GENMILENIAL.ID – Ketua DPR RI, Puan Maharani menegaskan komitmen lembaga yang dipimpinnya untuk terus melakukan pembenahan, evaluasi, dan membuka ruang lebih luas bagi aspirasi masyarakat.
“Kami akan mengevaluasi, kami berbenah diri, kami akan terus mendengar aspirasi rakyat dan semua elemen bangsa dengan lebih terbuka, lebih baik dalam membangun bangsa,” kata Puan dalam keterangan resminya, Rabu 3 September 2025.
Menurut politikus PDI-P tersebut, DPR tidak hanya menerima masukan, tetapi juga akan menindaklanjutinya sesuai mekanisme yang berlaku.
Hal itu disebutnya sebagai bagian dari upaya pembenahan yang nyata dan bertanggung jawab.
Baca Juga: GMNI Subang nilai kebijakan pemerintah serampangan, rakyat menunggu di persimpangan
“DPR mendengarkan semua masukan dan akan menindaklanjuti sesuai mekanismenya, ini bagian dari upaya pembenahan yang nyata,” ujarnya.
Selain itu, Puan menekankan DPR akan tetap bersinergi dengan pemerintah, terutama dalam proses pengambilan kebijakan nasional.
“Kita satu barisan dalam membangun bangsa, tentu dengan tetap menjalankan fungsi pengawasan sesuai konstitusi,” katanya.
Puan juga mengingatkan semua pihak agar menjaga kondusifitas dan saling menghormati demi kebaikan bersama.
Baca Juga: Biaya perbaikan gedung DPRD dan fasum rusak capai Rp900 miliar, ditargetkan rampung 6 bulan
“Kita berdiskusi, kita dengarkan masukan-masukan dari para tokoh bangsa, semua harus menahan diri, dan jangan saling menyakiti,” tuturnya.
Terkait instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk mencabut sejumlah kebijakan internal DPR, Puan memastikan hal itu akan diproses sesuai aturan yang berlaku.
“Para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri,” tambahnya.
Dengan pernyataan ini, DPR berupaya menegaskan posisinya sebagai lembaga legislatif yang terbuka terhadap kritik publik sekaligus siap berbenah dalam menjaga kepercayaan rakyat.***
Artikel Terkait
Mensos: Presiden siapkan bantuan untuk korban unjuk rasa, disesuaikan dengan kebutuhan keluarga
Ikuti instruksi presiden, Kementerian PU gerak cepat data dan rehabilitasi fasilitas umum rusak
Pakar komunikasi desak pemerintah rangkul media, bukan influencer, untuk jaga kepercayaan publik
PBB desak Indonesia utamakan dialog dan transparansi dalam penanganan aksi protes
Melly Goeslaw ikhlas dijauhi teman usai jadi anggota DPR, tetap komitmen jalankan amanah
Biaya perbaikan gedung DPRD dan fasum rusak capai Rp900 miliar, ditargetkan rampung 6 bulan
GMNI Subang nilai kebijakan pemerintah serampangan, rakyat menunggu di persimpangan