Ia juga mengingatkan agar keputusan itu tidak menimbulkan polemik di kemudian hari.
“Agar keputusan Menteri PU untuk membangun pesantren dengan biaya APBN tidak menimbulkan masalah,” tambahnya.
Menkeu Purbaya: Belum ada proposal masuk
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya mengaku belum menerima usulan resmi terkait penggunaan APBN untuk renovasi Ponpes Al Khoziny.
“Saya baru baca di media aja katanya dibiayai APBN. Tapi saya belum tahu siapa yang propose, seperti apa proposalnya,” ujar Purbaya saat media gathering di Bogor, Jawa Barat, Jumat, 10 Oktober 2025.
Kementerian PU: Kondisi darurat, renovasi jadi prioritas
Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa intervensi kementeriannya dilakukan karena kasus ambruknya bangunan ponpes masuk kategori darurat.
“Kalau anggaran selama ini sebenarnya pondok pesantren ada di Kementerian Agama. Cuma ini kondisi darurat, yang di Sidoarjo pasti kita yang masuk,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa dana untuk renovasi akan diambil dari pos pendanaan proyek pembangunan sektor pendidikan di Kementerian PU.
“Di PU ada dana pendidikan, bisa untuk ponpes atau tempat lain,” jelasnya.***
Artikel Terkait
Fakta baru di balik ambruknya Ponpes Al Khoziny: Hanya 50 dari 42 ribu pesantren di Indonesia yang punya izin bangunan
Pihak Ponpes Al Khoziny minta maaf, polisi tetap lanjutkan proses hukum hingga dapat dukungan dari MPR
Menag akui minimnya anggaran pesantren, pembangunan ulang Ponpes Al Khoziny akan dibiayai APBN
Kasus ambruknya Ponpes Al Khoziny naik ke tahap penyidikan, Polda Jatim periksa 17 saksi
Rencana renovasi Ponpes Al Khoziny pakai APBN masih kabur: Menkeu Purbaya ngaku belum diberi tahu, Menteri PU bilang 'masih police line'
Polemik APBN untuk bangun ulang Ponpes Al Khoziny: Menkeu belum terima ajuan, DPR ingatkan risiko kecemburuan sosial
Melihat polemik penggunaan APBN untuk pembangunan ulang Ponpes Al-Khoziny