Prabowo bahas devisa ekspor dan stimulus rakyat dalam rapat tertutup di Kertanegara

GENMILENIAL.ID – Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan tertutup bersama sejumlah pejabat tinggi negara di kediaman pribadinya, Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan, Minggu malam 12 Oktober 2025.

Rapat tersebut dihadiri oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, para menteri Kabinet Merah Putih, Gubernur Bank Indonesia, serta jajaran pimpinan TNI dan Polri.

Menurut informasi dari Sekretariat Kabinet, pertemuan menghasilkan beberapa keputusan penting di bidang ekonomi nasional, termasuk penetapan stimulus baru yang segera dijalankan dalam waktu dekat.

Baca Juga: Trump klaim perang Gaza berakhir, Netanyahu umumkan kemenangan: Antara jalan damai dan luka kemanusiaan

Sekretaris Kabinet, Letkol Teddy Indra Wijaya, dalam keterangan resminya, menyebut Presiden telah menentukan langkah-langkah strategis guna memperkuat daya tahan ekonomi nasional.

“Presiden telah menentukan beberapa stimulus ekonomi yang akan segera dilaksanakan,” ujar Teddy, Senin 13 Oktober 2025.

Selain itu, rapat juga membahas stabilitas sistem keuangan nasional serta kebijakan baru terkait pengelolaan Devisa Hasil Ekspor (DHE) yang dinilai penting untuk memperkuat posisi cadangan devisa Indonesia di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Baca Juga: Polemik utang Whoosh Rp116 triliun: Menkeu Purbaya tegas tolak gunakan APBN, Danantara siapkan skema pembayaran

Dorong pertumbuhan dan kesejahteraan rakyat

Presiden Prabowo dalam pertemuan itu juga menyoroti sejumlah program prioritas pemerintah yang dinilai menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah membangun lebih dari 11.000 dapur di seluruh Indonesia, pembangunan 350.000 rumah subsidi, serta perluasan lahan pertanian menjadi bagian dari strategi memperkuat ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat.

Evaluasi kebijakan DHE dan sistem keuangan

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menjelaskan pertemuan di Kertanegara merupakan agenda rutin Presiden untuk memantau sekaligus mengevaluasi pelaksanaan program pemerintah.

Baca Juga: Jejak kasus penipuan di balik pernikahan viral kakek Tarman di Pacitan