Rencana renovasi Ponpes Al Khoziny pakai APBN masih kabur: Menkeu Purbaya ngaku belum diberi tahu, Menteri PU bilang 'masih police line'

“Kita kan punya dana pendidikan, di PU ada dana pendidikan di Ditjen Perencanaan Strategis. Itu bisa untuk pendidikan Islam dan non-Islam. Kalau nanti diperlukan, bisa untuk ponpes juga,” jelasnya.

Baca Juga: Buntut desakan publik dan sikap DPR, 6 atlet Israel batal berlaga di kejuaraan dunia senam Jakarta

Wacana awal: Kondisi darurat, APBN bisa jadi sumber dana

Dody sebelumnya sempat mengatakan bahwa Kementerian PU siap menangani pembangunan ulang Ponpes Al Khoziny menggunakan dana APBN, sembari membuka peluang kolaborasi dengan sektor swasta.

“Kalau soal anggaran, Insya Allah cukup lah. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti kalau ada bantuan dari swasta juga,” ujarnya.

Menag Nasaruddin Umar: Banyak Ponpes terkendala anggaran

Sementara itu, Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menilai persoalan pendanaan pesantren memang masih menjadi tantangan besar.

“Sekarang ini kita harus proaktif mencari anggaran. Di Kementerian Agama, 90 persen sekolah yang dikelola adalah swasta,” ungkapnya.

Baca Juga: Remaja ditusuk di Cibogo Subang, motor raib: Polisi dalami dugaan tawuran geng motor dini hari

Menurutnya, berbeda dengan lembaga pendidikan di bawah Dikti dan Dinas Pendidikan, sebagian besar pesantren mengandalkan dukungan swasta dan masyarakat.

Koordinasi antarkementerian jadi sorotan

Ketiadaan kejelasan koordinasi antara tiga kementerian yakni Kementerian Keuangan, Pekerjaan Umum, dan Agama memunculkan pertanyaan publik tentang arah kebijakan penanganan bencana Ponpes Al Khoziny.

Di tengah sorotan atas tragedi yang menewaskan puluhan santri, publik kini menunggu kepastian, apakah pemerintah benar-benar siap membantu secara konkret, atau wacana ini akan berhenti di meja pemberitaan.***