Jepang menawarkan studi kelayakan yang konservatif, sementara Tiongkok datang dengan proposal cepat dan janji tidak membebani APBN.
Namun, menurut Dr. Harris, konsekuensinya besar: keterikatan utang pada China Development Bank (CDB), ketergantungan teknologi, dan potensi intervensi tata kelola proyek.
“Dalam teori policy bargaining, kebijakan publik sering bukan hasil analisis rasional, tapi kompromi antara kepentingan ekonomi, politik, dan diplomasi,” tulisnya.
Bias optimisme dan realita pahit
Dr. Harris juga menyoroti optimism bias dalam proyeksi manfaat ekonomi Whoosh. Studi kelayakan memprediksi 40.000 penumpang per hari dengan tarif Rp400 ribu, tapi realitasnya hanya 16–18 ribu penumpang dengan harga Rp250 ribu.
Kondisi itu membuat load factor rendah dan pendapatan jauh dari target.
“Proyeksi yang terlalu optimistis tanpa validasi pasar hanya melahirkan jebakan biaya besar,” tulisnya.
Risiko alam dan biaya membengkak
Peringatan Megawati Soekarnoputri soal risiko geologi dan potensi bencana di jalur Whoosh terbukti relevan.
Jalur yang melintasi Purwakarta dan Padalarang dikenal rawan gempa dan tanah labil.
Namun, tekanan politik membuat kajian geoteknik tidak menjadi prioritas, berujung revisi desain dan pembengkakan biaya hingga USD 1,2 miliar.
Beban fiskal dan ilusi keuangan