Catatan Akhir Tahun 2024, Pemuda Muhammadiyah DIY soroti soal hukum, HAM dan isu lingkungan di Indonesia

Baca Juga: Sri Mulyani tegaskan kebijakan Prabowo: PPN tidak naik!

Ketika keluarga menempatkan perempuan, laki-laki dan anak-anak pada satu lingkup yang adil, pada saat itu sebenarnya sudah memberikan pendidikan gender.

Sebab, tidak mungkin akan ada perempuan yang jadi aktivis, dokter, guru, politisi, dan profesi lainnya kalau kemudian tidak didukung oleh lingkungan yang genderist.

Keluarga merupakan sentral yang pertama untuk menjinakkan budaya patriarki, artinya memberikan porsi yang sesungguhnya kepada perempuan termasuk berperan untuk lingkungan hidup.

“Sehingga di tahun 2025, ketika kita memperbaiki relasi antara perempuan dan laki-laki, terhadap lingkungan hidup, menjadi satu langkah terdepan supaya lingkungan hidup tetap lestari bersama perempuan dan laki-laki dalam satu bingkai yang agamis,” kata Indah.

Baca Juga: Prabowo disambut antusias masyarakat usai umumkan PPN 12 persen hanya untuk barang mewah

Kemudian Peneliti Hukum CELIOS, Muhammad Saleh memberikan catatan dengan menjawab dua pertanyaan yang disampaikan di awal materinya.

Pertama, bagaimana kualitas hukum negara kita hari ini, yang menurutnya tidak berubah malah justru mengalami penurunan.

Dalam sebuah studi, kata Muhammad Saleh, Indonesia disebut beranjak dari negara demokrasi menjadi non-demokrasi atau ada kecenderungan terjadi autocratic legalism.

Ia menjelaskan bahwa autocratic legalism artinya pemimpin punya kewenangan mutlak dalam pengambilan keputusan tanpa melibatkan bawahan. Dimana perbuatan-perbuatan autocratic ini dilegalkan dalam bentuk hukum.

Baca Juga: PPN 12 persen berlaku hanya untuk barang mewah, Prabowo: Komitmen kita selalu pro rakyat

Pertanyaan yang kedua, variabel apa yang paling banyak menentukan proses penegakan hukum dan berjalannya hukum di Indonesia.

Ternyata, Indonesia masih terlalu dominan di dalam sektor bisnis, khususnya bisnis ekstraktif macam tambang dan sawit.

Hal ini dikarenakan masalah bisnis ini menimbulkan banyak persoalan hukum, seperti ketimpangan, masalah lingkungan hidup, praktik politik dinasti, dan praktik politik yang tidak akuntabel transparan.

Ini membuat Indonesia agak mirip dengan sebuah tesis yang dikeluarkan Daron Acemoglu dan James A. Robinson berjudul 'Why Nations Fail?' dimana intinya adalah kenapa sebuah negara bisa gagal apabila tidak mampu mengelola institusi ekonominya secara inklusif.