Catatan Akhir Tahun 2024, Pemuda Muhammadiyah DIY soroti soal hukum, HAM dan isu lingkungan di Indonesia

GENMILENIAL.ID - Tahun 2024 telah menyajikan banyak hal kejadian bagi masyarakat Indonesia, terutama di bidang hukum, HAM, dan lingkungan.

Mulai dari Pemilu 2024, konflik agraria dan lingkungan di beberapa daerah, kasus korupsi, polemik Pilkada, penembakan brutal oleh oknum polisi, dan masih banyak lagi.

Dalam Catatan Akhir Tahun 2024 yang diselenggarakan Bidang Hukum, HAM, dan Advokasi Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah (PWPM) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) para narasumber telah memberikan banyak hal catatan.

Kegiatan yang berlangsung di Gedung Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DIY pada Senin 30 Desember 2024 menghadirkan para narasumber seperti Dr. Trisno Raharjo (Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah), Dr. Indah Shanti (Dosen Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan) dan Muhammad Saleh (Peneliti Hukum CELIOS).

Baca Juga: Momen Prabowo sapa masyarakat di malam tahun baru naik maung Garuda, warga berebut salam dan foto bersama

Dalam sambutanya, Wakil Ketua PWPM DIY bidang Hukum, Novrizal Sayuti menyampaikan refleksi singkat kondisi hukum di Indonesia.

Sedangkan Wakil Ketua PWM DIY, Iwan Setiawan menyampaikan terkait hukum di Indonesia yang masih tumpul ke atas dan tajam ke bawah.

Catatan dimulai dari Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah, Dr. Trisno Raharjo yang memaparkan Indeks Negara Hukum di Indonesia masih stagnan.

Menurut World Justice Project (WJP) yakni di kisaran 0,53 selama di bawah periode Presiden Joko Widodo.

Baca Juga: HIPMI Kota Cimahi menjadi barometer keberhasilan pengusaha muda di Jawa Barat

Selaras dengan ini, Indeks Persepsi Korupsi di Indonesia juga rendah, dengan skor 34 dari 100, bahkan kalah dari Timor Leste yang skornya 43.

Cerminan lemahnya hukum di Indonesia, kata Trisno, juga ditunjukkan dengan digunakannya hukum sebagai alat sandera menyandera di politik. Contohnya, kasus Harun Masiku yang turut menyandera beberapa elit partai politik.

Serta Hasto Kristiyanto yang menyimpan banyak bukti yang diklaim bisa membuat 'geger' negara Indonesia karena membuka skandal para pejabat.

“Kayak saling sandera menyandera. Lalu, kapan masalah hukum itu terselesaikan, kalau tidak ada keseriusan untuk mengatasi kasus hukum yang ada?” kata Trisno dengan prihatin.