GENMILENIAL.ID - Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Haryadi, dengan tegas membantah rumor terkait penghapusan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Menurutnya, keputusan tersebut tidak dapat diambil tanpa persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Isu mengenai penghapusan subsidi BBM saat ini tengah berkembang.
Namun, Bambang menekankan bahwa mekanisme subsidi harus melalui proses legislatif yang jelas.
Baca Juga: 53 Kepala daerah tidak hadir di retret, termasuk kader PDIP, ini sanksi yang harus dijalani
"Tidak ada wacana penghapusan subsidi, dan mekanisme terkait subsidi harus mendapat persetujuan DPR RI. Karena subsidi itu melekat di APBN," ujar Bambang dalam keterangan persnya, Jumat 21 Februari 2025.
Presiden Prabowo berkomitmen subsidi tepat sasaran
Bambang, yang berasal dari Fraksi Partai Gerindra, menambahkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki komitmen kuat untuk melindungi kebutuhan masyarakat kecil.
Bahkan, ia menegaskan bahwa Presiden ingin memastikan subsidi BBM disalurkan dengan tepat sasaran.
"Presiden ingin subsidi tepat sasaran, dan sampai kepada masyarakat kecil yang berhak. Kita akui masih ada yang tidak tepat sasaran, tapi kita ke depan akan benahi agar tepat sasaran," katanya.
"Bapak presiden bercita-cita ingin 'wong cilik podo gemuyu', jadi kami yakin Presiden akan selalu berdiri terdepan untuk melindungi rakyat kecil."
Klarifikasi pernyataan Luhut Binsar Pandjaitan
Selain itu, Bambang juga meluruskan pernyataan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, yang sempat disalahartikan sebagai upaya penghapusan subsidi.
Artikel Terkait
Arus balik, Pertamina lakukan pemantaun stok BBM di sejumlah jalur mudik
Tren kenaikan harga minyak dunia, Pertamina pastikan tak akan naikan harga BBM non-subsidi di bulan Juni
Istana tegaskan hasil pajak dikembalikan ke masyarakat, dari mulai bansos hingga subsidi listrik
BLT BBM Rp600 ribu akan segera disalurkan, siapa saja yang dapat?
4 Fakta terkini kebijakan elpiji 3 kg eceran, salah satunya Menteri Bahlil sebut subsidi Rp87 triliun per tahun
Aturan baru, ASN di Jawa Tengah dilarang beli gas elpiji 3 kg subsidi karena alasan ini
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mau membuat badan pengawas gas LPG 3 kg, pastikan penyaluran subsidi ke pihak yang tepat