humaniora

Bupati Situbondo Rio Wahyu sindir budaya feodal di pemerintahan: Kita butuh percepatan, bukan penghormatan berlebihan

Kamis, 23 Oktober 2025 | 21:03 WIB
Menyoroti pernyataan Bupati Situbondo, Rio Wahyu Prayogo terkait praktik feodal yang dinilai masih terjadi di lingkungan pemerintahan RI (YouTube.com/HelmyYahyaBicara)

Status jadi alasan keistimewaan

Awal 2025, publik juga dihebohkan oleh iring-iringan mobil berpelat RI 36 milik Raffi Ahmad, yang saat itu menjabat utusan khusus presiden untuk generasi muda dan pekerja seni.

Baca Juga: Viral kasus karyawati SPPG Bekasi alami pelecehan, korban ungkap modus kepala layanan: Habis marah, dia minta maaf sambil pegang badan saya

Peristiwa itu menimbulkan kritik keras karena dianggap menampilkan wajah baru feodalisme di pemerintahan.

Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menilai, feodalisme bukan semata soal jabatan, tetapi juga mentalitas yang menempatkan status sosial di atas kesetaraan.

“Banyak orang yang tanpa sadar memelihara budaya ini. Bahkan, jadi menghamba status, selalu bilang ‘siap’ dan ‘mohon izin’,” ujarnya.

Feodalisme dan bayangan masa lalu

Secara historis, feodalisme merujuk pada sistem sosial-politik yang menempatkan bangsawan sebagai penguasa mutlak, sementara rakyat kecil wajib tunduk.

Baca Juga: Menkeu Purbaya tegaskan hanya akui data BI, soroti dana Pemda di giro bisa diperiksa BPK

Dalam praktik modern, bentuknya bisa berupa ketakutan, sungkan, dan penghormatan berlebihan terhadap pemegang kekuasaan.

Pesan Rio Wahyu menjadi pengingat bahwa percepatan pembangunan tidak akan terjadi tanpa perubahan mentalitas dalam birokrasi.

“Feodalisme itu bukan budaya hormat, tapi penghambat,” pungkasnya.***

 

Halaman:

Tags

Terkini