Apakah sebuah negara memerlukan tangan besi untuk bisa mencapai ketertiban? Ataukah rakyatnya sendiri yang harus bangkit dan mengambil alih tanggung jawab atas kebusukan yang telah menjangkiti negeri mereka?
Sejarawan Yuval Noah Harari dalam Sapiens pernah menulis bahwa peradaban manusia dibangun bukan hanya oleh institusi politik, tetapi oleh imajinasi kolektif. Kita percaya pada konsep negara, hukum, dan keadilan karena kita sepakat untuk mempercayainya.
Tetapi apa yang terjadi ketika kepercayaan itu hancur? Apakah Republik Karang Kadempel (RK2) masih memiliki narasi besar yang bisa menyatukan rakyatnya dalam satu visi yang lebih besar dari sekadar perang antara oligarki dan militer?
Barangkali inilah esensi dari dilema yang dihadapi Presiden Bagong: apakah yang sedang ia bangun hanyalah sebuah strategi untuk memenangkan pertempuran politik saat ini, atau ia benar-benar sedang merancang masa depan bagi negerinya?
Sebab jika pilihan ini hanya tentang taktik jangka pendek, maka siklus sejarah akan kembali berulang. Akan ada lagi yang bangkit untuk menggulingkan yang berkuasa, dan roda tirani serta korupsi akan terus berputar tanpa akhir.
Maka, pertanyaan sesungguhnya bukanlah 'siapa yang berkuasa?', tetapi 'bagaimana kekuasaan itu dikendalikan?'
Seandainya Republik Karang Kadempel (RK2) memilih melibatkan militer, bagaimana memastikan bahwa mereka tetap tunduk pada hukum dan bukan pada hasrat untuk terus berkuasa?
Jika kekuatan sipil tetap dijaga, bagaimana cara membersihkan mereka dari infiltrasi oligarki yang telah mengakar begitu dalam?
Lebih jauh lagi, pertanyaan ini bukan hanya untuk Republik Karang Kadempel (RK2). Ini adalah pertanyaan universal bagi setiap bangsa yang ingin maju: apakah kita benar-benar ingin bebas, ataukah kita justru merindukan sosok kuat yang bisa mengatur segalanya bagi kita?
Seperti kata Albert Camus dalam The Rebel:
"The only way to deal with an unfree world is to become so absolutely free that your very existence is an act of rebellion."
Baca Juga: Pelibatan TNI dalam penanganan narkotika: Upaya strategis atau ancaman demokrasi?
Mungkin, sebelum bertanya siapa yang harus memimpin Republik Karang Kadempel (RK2), rakyatnya harus terlebih dahulu bertanya kepada diri sendiri: apakah mereka sudah benar-benar siap untuk menjadi bangsa yang bebas?