KPK ungkap hasil pemulihan aset 2 tahun pemerintahan Prabowo-Gibran capai Rp229,81 miliar

Data tersebut mencakup sejumlah tahapan penanganan perkara, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pelaksanaan putusan.

Angka-angka itu menjadi bagian dari gambaran aktivitas penindakan KPK sepanjang 2025.

Penindakan berlanjut hingga Triwulan I 2026

Memasuki 2026, KPK masih mencatat penanganan perkara korupsi dalam berbagai tahapan. Hingga Triwulan I 2026, terdapat 35 penyelidikan, 45 penyidikan, dan 29 penuntutan.

Pada periode yang sama, sebanyak 20 perkara telah berkekuatan hukum tetap dan 18 perkara telah dieksekusi.

Baca Juga: KMP Batumandi terbakar saat hendak sandar di Pelabuhan Merak, api diduga muncul dari area buritan kapal

Budi juga menyampaikan data operasi tangkap tangan (OTT) dalam rentang Oktober 2024 hingga Oktober 2026.

Menurutnya, intensitas penindakan KPK turut terlihat dari sejumlah peristiwa penangkapan yang dilakukan dalam periode tersebut.

"Intensitas penindakan KPK juga tercermin dari adanya peristiwa tertangkap tangan yang terjadi," jelas Budi.

Ia menyebut, hingga 19 Oktober 2026, terdapat sedikitnya 36 peristiwa tangkap tangan dalam periode Oktober 2024 hingga Oktober 2026.

Baca Juga: Serukan kritik di Bundaran HI, 6 aktivis Greenpeace diamankan polisi

"Hingga 19 Oktober 2026, sekurang-kurangnya terdapat 36 tangkap tangan (Oktober 2024-Oktober 2026) dengan rincian, 21 Kepala Daerah dan 13 tertangkap tangan di lingkungan Kementerian/Lembaga, termasuk yang terjadi di Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed)," tutur Budi.

KPK dorong evaluasi dan perbaikan bersama

Menurut Budi, rangkaian OTT tersebut menunjukkan bahwa praktik korupsi masih ditemukan di berbagai sektor strategis yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.

Kondisi tersebut, menurut KPK, membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak.