Bupati Klaten Hamenang tiba di Gedung KPK, penyidik bawa tong biru yang diduga tempat simpan uang

Menurut Budi, wadah tersebut diduga digunakan untuk menampung atau menyimpan uang yang berkaitan dengan perkara tersebut.

“Ember atau tong tersebut diduga yang digunakan Bupati untuk menampung atau untuk menyimpan dugaan penerimaan-penerimaan uang,” ucap Budi.

Meski demikian, dugaan fungsi wadah tersebut masih menjadi bagian dari penelusuran penyidik. KPK perlu mendalami keterkaitan barang bukti dengan dugaan tindak pidana yang sedang ditangani.

KPK amankan uang tunai sekitar Rp1,9 miliar

Dalam perkembangan penanganan perkara, KPK mengungkapkan bahwa uang tunai yang diamankan dalam OTT tersebut mencapai sekitar Rp1,9 miliar.

Baca Juga: Cukup modal HP! Ini 2 aplikasi membuat video menarik yang bikin kontenmu layak tayang, nomor 1 ada CapCut

Barang bukti uang itu menjadi salah satu fokus penyidik untuk menelusuri dugaan transaksi yang berkaitan dengan perkara yang menyeret Bupati Klaten.

KPK mendalami dugaan penerimaan uang terkait pengadaan barang dan jasa, perizinan, serta penerimaan lainnya dari organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten.

Penyidik juga menelusuri dugaan pemberian uang kepada oknum di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berkaitan dengan proses audit.

Penelusuran tersebut diperlukan untuk mengungkap hubungan antara dugaan penerimaan uang, pihak-pihak yang diamankan, dan urusan pemerintahan yang menjadi objek penyelidikan.

Baca Juga: Antrean BBM Bali tutup akses Alfamart, pegawai bingung kejar sales lantaran pengunjung susah datang

20 Orang diamankan dalam OTT di Klaten dan Jakarta

Sebelumnya, KPK mengungkapkan bahwa total 20 orang diamankan dalam operasi tersebut di wilayah Klaten, Jawa Tengah, dan Jakarta.

Dalam perkembangannya, sejumlah pihak dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Budi menyebut, di antara mereka terdapat Hamenang dan Kepala Perwakilan BPK Jawa Tengah.

Pemeriksaan dilakukan untuk mendalami dugaan tindak pidana korupsi sekaligus mengumpulkan keterangan dan bukti yang diperlukan dalam penanganan perkara.