Di bulan yang sama, DPR juga mengesahkan UU KUHAP yang kembali menuai kritik karena dinilai minim partisipasi publik dan berpotensi mengandung pasal karet.
UU tersebut telah ditandatangani Presiden Prabowo Subianto dan dijadwalkan berlaku mulai 2 Januari 2026.***
Artikel Terkait
Menkeu Purbaya diminta DPR perketat pengawasan program kementerian lain: Potong anggaran saja tak cukup
Material kayu gelondongan terbawa banjir di Sumatera, DPR sebut ada masalah serius di hulu dan desak evaluasi kehutanan
Banjir besar Sumatera disorot, legislator PKB minta Menhut Raja Juli mundur dalam rapat panas DPR
DPR kritik cara distribusi bantuan udara di Sumatera, singgung etika hingga efektivitas penanganan bencana
Subang kian terdesak industrialisasi, Komisi IV DPR RI tekankan kunci swasembada ada pada rantai pasok padi
DPR usul bentuk kementerian khusus bencana, soroti skala musibah nasional yang kian meningkat
Kontroversi Ferry Irwandi vs Anggota DPR Endipat Wijaya soal aksi udunan warga Rp10 miliar untuk korban bencana Sumatera