DPR kritik cara distribusi bantuan udara di Sumatera, singgung etika hingga efektivitas penanganan bencana

GENMILENIAL.ID — Kritik terhadap metode pendistribusian bantuan bagi korban bencana di Sumatera mencuat setelah sejumlah anggota DPR menyoroti cara pemberian bantuan melalui udara yang dinilai tidak tepat dan berpotensi merugikan warga.

Sorotan itu disampaikan dalam rapat Komisi IV DPR bersama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni di Jakarta, Kamis 4 Desember 2025, serta melalui pernyataan terpisah Ketua DPR RI, Puan Maharani.

Keduanya menekankan bahwa penyaluran bantuan harus dilakukan dengan cara yang manusiawi, aman, dan efektif.

Baca Juga: Penyaluran bantuan di Aceh masih terkendala, 4 wilayah terisolir dan BBM langka hambat mobilisasi

Kritik Firman Soebagyo: Bantuan jangan dilempar dari helikopter

Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Golkar, Firman Soebagyo, menegaskan bahwa pejabat yang menyalurkan bantuan tidak boleh bertindak sembarangan, termasuk melempar beras dari helikopter seperti yang sempat viral beberapa waktu lalu.

“Saya minta kepada pejabat yang ada di daerah juga, ketika membantu para korban hendaklah yang sopan,” ujar Firman.

Ia menilai bahwa cara penyaluran seperti itu tidak etis serta mencederai prinsip kemanusiaan. Firman juga mengingatkan agar bantuan tidak dijadikan ajang pencitraan.

“Bu Ketua kemarin datang langsung menyerahkan. Enggak perlu ada yang pencitraan dipanggul dan sebagainya. Serahkan langsung,” katanya.

Baca Juga: Wakil Kepala BGN tegaskan SPPG dilarang PHK relawan meski penerima manfaat MBG berkurang

Puan Maharani minta evaluasi distribusi bantuan udara

Dalam kesempatan terpisah pada Rabu 3 Desember 2025, Ketua DPR RI Puan Maharani juga meminta evaluasi atas metode pemberian bantuan dari udara, mengingat sejumlah wilayah di Sumatera masih sulit dijangkau akibat akses darat terputus.

“Banyak wilayah yang jalurnya terputus sehingga distribusi dilakukan melalui udara. Namun cara pemberiannya mungkin dianggap kurang efektif atau kurang baik. Karena itu perlu dievaluasi sebaik-baiknya,” ucap Puan.

Puan memahami bahwa kondisi geografis memaksa penggunaan jalur udara, namun pelaksanaannya tetap harus memperhatikan aspek keselamatan dan efektivitas agar tidak menimbulkan persoalan baru.***