Menkeu Purbaya diminta DPR perketat pengawasan program kementerian lain: Potong anggaran saja tak cukup

GENMILENIAL.ID — Rapat kerja antara Komisi XI DPR RI dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berlangsung panas setelah DPR menyoroti lemahnya pengawasan Kemenkeu terhadap program kementerian lain.

Wakil Ketua Komisi XI DPR, Dolfie Othniel Frederic Palit, menilai Kemenkeu selama ini hanya fokus pada pemangkasan anggaran, namun belum diimbangi dengan upaya mendorong penajaman program kementerian yang memegang peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi.

DPR: Menkeu harus ikut pertajam program kementerian pengampu sektor strategis

Dolfie menegaskan, kewenangan yang dimiliki Menkeu melalui UU Keuangan Negara sebenarnya memberi ruang besar bagi Purbaya untuk mengendalikan arah kebijakan fiskal lintas kementerian.

Baca Juga: Asrama pesantren di Bireuen ambruk usai banjir bandang, kerugian ditaksir Rp6 miliar, ratusan santri mengungsi

“Menkeu diberi kuasa oleh Presiden untuk menentukan kebijakan fiskal, termasuk logical framework program-program kementerian dan lembaga,” ujarnya saat RDP di Parlemen, Kamis, 28 November 2025.

Ia mengkritik bahwa pemotongan anggaran tidak akan berdampak signifikan apabila kementerian teknis tidak membuat kebijakan yang menambah nilai ekonomi.

“Kalau kementerian hanya membelanjakan APBN tanpa menghasilkan nilai tambah, ya pertumbuhan ekonomi stagnan. Harus ada penajaman program,” tegasnya.

Dolfie juga mengingatkan bahwa 75 persen sektor penting seperti pertanian, pertambangan, dan industri berada di bawah kementerian teknis, bukan Kemenkeu.

Baca Juga: Kombes Pol. Dedy Tabrani resmi pimpin BNNP Kalteng, siap gaspol perangi narkoba

“Itu sebabnya harus didorong agar kebijakan mereka produktif, bukan sekadar menyerap anggaran,” imbuhnya.

Sorotan BPK: Banyak program kementerian tak punya kerangka logis anggaran

Dolfie menyebut BPK pernah menemukan banyak program kementerian yang tidak memenuhi kerangka logis pencapaian sasaran anggaran.

Hal itu, menurutnya, memperkuat urgensi Menkeu untuk melakukan kontrol lebih ketat terhadap desain program kementerian/lembaga.