Banjir besar Sumatera disorot, legislator PKB minta Menhut Raja Juli mundur dalam rapat panas DPR

GENMILENIAL.ID — Rapat Komisi IV DPR bersama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis 4 Desember 2025, berlangsung memanas setelah sejumlah anggota dewan melontarkan kritik keras terkait penanganan banjir besar yang melanda berbagai wilayah di Sumatera.

Sorotan pedas legislator: Enggak punya hati nurani

Anggota Komisi IV DPR Fraksi PKB, Usman Husin, menjadi salah satu yang paling vokal.

Ia menilai Menteri Kehutanan gagal menunjukkan empati dan tidak mampu mengelola kebijakan kehutanan yang berkaitan dengan mitigasi bencana hidrometeorologi.

Baca Juga: Polres Subang gelar doa lintas agama untuk korban bencana di Sumbar, Sumut, dan Aceh

“Kalau saya lihat Pak Menteri enggak punya hati nurani,” ujar Usman, membuka kritiknya di hadapan peserta rapat.

Tak berhenti di situ, Usman secara tegas meminta Raja Juli mundur dari jabatannya apabila merasa tidak mampu mengatasi persoalan kehutanan yang diduga turut memperparah bencana banjir di Sumatera.

“Kalau Pak Menteri enggak mampu, mundur aja Pak Menteri,” tegasnya.

Izin bermasalah disinggung, sinkronisasi kebijakan dipertanyakan

Usman juga menyoroti kebijakan perizinan yang tetap berjalan meski pemerintah daerah telah menunjukkan penolakan.

Baca Juga: Curah hujan tinggi picu Sungai Cikanday meluap, enam rumah rusak dan puluhan warga dievakuasi

Ia mencontohkan sebuah kasus yang terjadi pada Oktober dan akhir November.

“Saya contoh di tempat, bulan Oktober Pak Menteri keluarkan izin, Bupati sudah katakan stop. Ternyata Oktober, 30 November izinnya keluar,” ungkapnya.

Menurutnya, kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan serius mengenai sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah, terutama di wilayah yang rawan banjir akibat perubahan fungsi lahan.