Subang kian terdesak industrialisasi, Komisi IV DPR RI tekankan kunci swasembada ada pada rantai pasok padi

GENMILENIAL.ID - Kunjungan kerja spesifik Komisi IV DPR RI ke Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) Tanaman Padi di Subang pada Sabtu, 6 Desember 2025 menjadi momentum penting untuk menyoroti tantangan terbesar sektor pertanian hari ini, bagaimana menjaga produktivitas padi saat lahan Subang terus tergerus industrialisasi.

Pemerintah daerah hingga pusat sepakat bahwa penguatan rantai pasok padi dari hulu ke hilir merupakan satu-satunya jalan agar Indonesia tidak kehilangan daya tawarnya dalam swasembada beras.

Pada pertemuan tersebut, Wakil Bupati Subang H. Agus Masykur Rosyadi menegaskan bahwa Subang berada di persimpangan strategis.

Baca Juga: Prabowo ingatkan pentingnya swasembada energi dan pangan: Kelapa sawit bisa jadi BBM

Di satu sisi, industrialisasi berjalan pesat, di sisi lain, Subang tetap menjadi lumbung padi nasional yang tidak boleh kehilangan kapasitasnya. Sinergi pusat dan daerah, katanya, bukan lagi sekadar wacana, melainkan kebutuhan mendesak.

Tantangan baru: Subang di tengah laju industrialisasi

Dalam sambutannya, Agus Masykur menekankan bahwa industrialisasi yang masif memberi tekanan besar terhadap lahan pangan.

Kondisi tersebut membuat sektor pertanian Subang harus bergerak lebih cepat dengan teknologi, inovasi, serta ekosistem produksi yang lebih kuat untuk menjaga ketahanan pangan nasional.

Baca Juga: 916 Orang meninggal dalam bencana banjir-longsor Sumatera, BNPB sebut 274 orang masih dalam pencarian

Ia berharap kunjungan Komisi IV DPR RI dapat menghasilkan rekomendasi nyata, terutama terkait dukungan kebijakan, fasilitas produksi, hingga penguatan struktur rantai pasok agar Subang dapat mempertahankan kontribusinya sebagai daerah penopang produksi beras nasional.

“Pemerintah daerah berkomitmen penuh untuk mendukung peningkatan ketahanan pangan nasional,” tegasnya.

Benih unggul adalah pondasi: BRMP tekankan peran strategis

Kepala BRMP, Prof. Dr. Ir. Fadjry Djufry, memaparkan bahwa badan tersebut memegang peran penting dalam modernisasi pertanian, sesuai amanat Perpres 192/2024.

Baca Juga: Banjir Aceh disebut bak tsunami kedua, lihat lagi gentingnya rapat darurat era SBY saat bencana pertama melanda di 2004