Jubir PKS desak pemerintah untuk segera menetapkan banjir-longsor Sumatera sebagai bencana nasional

Ia menekankan bahwa kepercayaan publik akan menguat bila pemerintah bersikap royal dalam membantu korban.

Baca Juga: Anggota DPRD Subang H. Anharudin: Bencana Sumatera cermin kerusakan lingkungan

“Kalau pemerintah itu royal, masyarakat akan loyal. Tapi kalau pemerintah hitung-hitungan, pelit, ya masyarakat jadi pelit juga,” ujarnya.

Ia menyebut pendekatan efisiensi anggaran sebagai salah satu faktor yang memperparah penanganan di lapangan.

Efisiensi anggaran dinilai hambat penanganan

Iqbal menyoroti adanya pemangkasan anggaran transfer daerah, termasuk ke Sumatera Barat yang disebutnya mencapai Rp2 triliun.

Pemotongan itu membuat daerah kehilangan kemampuan untuk merespons cepat.

Baca Juga: Kejari Subang tetapkan Ketua Gapoktan sebagai tersangka korupsi alsintan Rp620 juta, 10 tahun baru terungkap

“Sumatera Barat itu dipotong Rp2 triliunan, nggak punya apa-apa. Pak Gubernur mau ngapain? Resources udah nggak ada,” katanya.

Ia juga menyebut beberapa bupati di Aceh sebelumnya mengeluarkan surat ketidakmampuan menangani bencana karena keterbatasan anggaran.

Karena itu, ia meminta pemerintah pusat hadir secara penuh dan tidak segan meminta bantuan negara tetangga bila dibutuhkan.

“Pemerintah pusat itu harus jor-joran. Bila perlu kita minta bantuan tetangga, nggak usah gengsi,” tambahnya.

Baca Juga: Gubernur Aceh buka pintu bantuan internasional, soroti Tim China hingga imbau warga tak ambil kesempatan

Dampak psikologis warga harus jadi perhatian

Selain persoalan anggaran dan bantuan fisik, Iqbal mengingatkan pemerintah agar memperhatikan dampak psikologis para penyintas.