Wabup Subang ingatkan 'zona merah' korupsi di Pemda, minta semua SKPD selesaikan kewajiban dan perkuat integritas

Kajari Subang warning: Proyek infrastruktur jadi area rawan, gunakan kewenangan dengan bersih

Kepala Kejaksaan Negeri Subang, Dr. Noordien Kusumanegara, menyampaikan materi mengenai arah pemberantasan korupsi dan memberikan peringatan khusus terhadap potensi penyimpangan yang dapat muncul pada sektor-sektor strategis.

Baca Juga: PDIP lakukan kajian usulan kepala daerah dipilih DPRD, Hasto Kristiyanto tegaskan fokus manfaat untuk rakyat

Ia menegaskan bahwa korupsi adalah kejahatan yang berdampak langsung pada kesejahteraan publik.

Mengacu Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945, ia menekankan bahwa kekayaan alam dikuasai negara untuk mengutamakan kemakmuran rakyat, sehingga penyelewengan jabatan untuk memperkaya diri harus ditindak tegas.

Noordien juga menyampaikan bahwa berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2022, Indonesia masih perlu meningkatkan keseriusan pemberantasan korupsi.

Bagi Subang yang tengah berkembang pesat dan menjadi perhatian nasional, integritas pejabat daerah menjadi kunci menjaga iklim investasi tetap sehat.

Baca Juga: Menteri LH Hanif Faisol tindak tegas dugaan kayu gelondongan perparah banjir Sumatera

Ia memberi perhatian khusus pada proyek infrastruktur dan menegaskan agar para pejabat teknis memastikan semua proses pembangunan berjalan sesuai kaidah dan bebas dari penyimpangan.

“Pencegahan harus dimulai dari diri sendiri dengan menerapkan hidup sederhana dan jujur. Integritas adalah benteng utama,” ujarnya.

Kajari buka ruang konsultasi untuk SKPD: Datanglah sebelum ada masalah

Di akhir sesi, Dr. Noordien membuka ruang konsultasi bagi seluruh kepala SKPD.

Baca Juga: Bahlil pastikan listrik Aceh 93 persen pulih malam ini saat dampingi kunjungan Presiden Prabowo

Ia menegaskan bahwa pendekatan pencegahan akan jauh lebih bermanfaat bagi daerah dibanding menunggu sampai kasus terjadi.

“Saya membuka pintu selebar-lebarnya bagi kepala SKPD untuk berkonsultasi. Silakan datang sebelum ada persoalan. Pencegahan jauh lebih baik daripada penindakan,” tegasnya.***