Wabup Subang dorong ormas jadi mitra strategis pemerintah dalam pembangunan

GENMILENIAL.ID – Wakil Bupati Subang, H. Agus Masykur Rosyadi mendorong peningkatan partisipasi organisasi kemasyarakatan (ormas) agar lebih aktif menjadi mitra pemerintah dalam mendukung pembangunan daerah maupun nasional.

Hal itu ia sampaikan saat menghadiri Rapat Koordinasi Bidang Keormasan yang digelar Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri RI melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Subang di Aula Pemda Subang, Rabu, 20 Agustus 2025.

Rakor tersebut mengusung tema 'Peningkatan Partisipasi Organisasi Kemasyarakatan dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan untuk Memperkokoh Ketahanan Nasional' dan diikuti 20 organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Subang.

Baca Juga: Kemendag amankan 19.391 bal pakaian bekas ilegal senilai Rp112 miliar di Bandung

Dalam arahannya, Wabup Agus Masykur atau yang akrab disapa Kang Akur menyampaikan bahwa sejak 2016 hingga April 2025, tercatat ada 416 ormas di Subang.

Jumlah tersebut, kata dia, menunjukkan potensi besar sekaligus tanggung jawab untuk ikut serta menciptakan iklim yang damai, kondusif, dan produktif.

“Oleh karena itu perlu ada pembinaan, pengawasan, serta penguatan peran ormas agar benar-benar menjadi mitra pemerintah dan masyarakat,” tegasnya.

Ia menambahkan, keberadaan ormas di Subang diharapkan dapat mendukung terciptanya iklim investasi yang sehat, seiring dengan posisi Subang yang kini menjadi salah satu pintu masuk investasi global di Indonesia.

Baca Juga: Dapat tunjangan rumah Rp50 juta, Adies Kadir: Anggota DPR masih harus nombok

“Kami mendorong bagaimana investasi itu mudah dan ramah. Siapapun yang ingin berinvestasi di Subang tidak boleh ada hambatan,” ujar Kang Akur.

PJ Tim Kerja Pemberdayaan dan Kemitraan Ormas Ditjen Polpum Kemendagri, Abdul Ghofur, menegaskan bahwa peran ormas sangat penting dalam mendukung iklim ekonomi dan investasi.

Ia menyebut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 telah menjadi landasan hukum bagi kebebasan berserikat sekaligus kontribusi positif ormas terhadap pembangunan bangsa.

Senada, Direktur Organisasi Kemasyarakatan Ditjen Polpum Kemendagri, Budi Arwan, yang hadir memberikan keynote speech menyebutkan rakor ini menjadi sarana menyamakan persepsi, menyinkronkan program, sekaligus menyusun langkah bersama dalam pembinaan dan pemberdayaan ormas.

Baca Juga: Sri Mulyani gunakan SAL Rp60 triliun untuk kurangi utang dan perkuat APBN 2026