IKN butuh kepastian politik: Basuki tegaskan penetapan ibu kota politik pada 2028 dan pemindahan ASN mulai 2025

GENMILENIAL.ID - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Basuki Hadimuljono, memastikan bahwa penetapan Nusantara sebagai ibu kota politik Indonesia akan dilakukan pada 2028.

Dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR dan beberapa kementerian terkait, Basuki juga menegaskan bahwa pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) tahap pertama tetap dimulai pada 2025 dengan jumlah perpindahan mencapai 1.700 hingga 4.100 pegawai.

Pernyataan tersebut menjadi salah satu poin penting yang menjawab berbagai spekulasi publik mengenai kepastian masa depan IKN, termasuk kesiapan infrastruktur dan kepastian hukum pasca-terbitnya sejumlah kebijakan baru.

Baca Juga: Dokter Tifa ungkap upaya penyidik buat dirinya terlihat tak kompeten dalam kasus ijazah Jokowi

Penetapan ibu kota politik: 2028 jadi tahun penting

Dalam rapat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa 25 November 2025, Basuki menegaskan bahwa timeline pembangunan tetap mengacu pada proyeksi jangka panjang yang telah disusun pemerintah.

“Nusantara sebagai ibu kota politik akan ditetapkan oleh Bapak Presiden pada tahun 2028,” kata Basuki, menanggapi pertanyaan anggota dewan terkait kepastian politik dan agenda pemerintahan di wilayah baru tersebut.

Kepastian ini juga dinilai penting untuk memberi arah bagi perencanaan kebijakan lintas kementerian dan lembaga jelang transisi kekuasaan ke pusat pemerintahan yang baru.

Baca Juga: Rehabilitasi tiga terpidana kasus ASDP: KPK tegaskan penanganan Ira Puspadewi sudah di luar kewenangannya

Tahap pertama pemindahan ASN tetap dimulai 2025

Meski regulasi baru terkait hak atas tanah di IKN muncul setelah putusan Mahkamah Konstitusi, Basuki memastikan proses pemindahan ASN tidak mengalami perubahan.

Ia menegaskan bahwa fase awal perpindahan berlangsung tahun ini dengan kisaran 1.700 hingga 4.100 ASN.

“Mulainya pemindahan dan penyelenggaraan pemerintahan di IKN yaitu mulai pemindahan ASN ke IKN mencapai 1.700 sampai 4.100 orang yang dimulai pada tahun 2025 ini,” ujarnya.

Pemindahan tersebut menjadi indikator kesiapan operasional sistem pemerintahan tahap awal di kawasan inti pusat pemerintahan.