Pemerintah tegaskan KUHP baru tak jadi alat kriminalisasi, Komnas Perempuan soroti 103 Perda bermasalah

Komnas Perempuan soroti 103 Perda yang dinilai bermasalah

Meski pemerintah mencoba meredam kekhawatiran, kritik dari kelompok advokasi tetap menguat.

Komnas Perempuan menyoroti keberadaan 103 peraturan daerah yang dianggap berpotensi melanggengkan kriminalisasi dan bertentangan dengan semangat pembaruan hukum.

Perda-perda tersebut dinilai multitafsir, tumpang tindih dengan aturan yang lebih tinggi, serta berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama terkait kohabitasi dan kerentanan korban kekerasan berbasis gender.

Baca Juga: MUI keluarkan fatwa pajak berkeadilan: Sembako, rumah, dan PBB tak layak dipungut berulang

“Komnas Perempuan juga mengingatkan potensi kerentanan korban KDRT dan kekerasan seksual jika living law diserap tanpa parameter jelas,” demikian laporan resmi lembaga itu pada Juli 2025.

Polemik KUHP baru masih berlanjut

Meski pemerintah menegaskan KUHP baru telah memiliki pagar tafsir yang kuat, kecemasan publik belum mereda.

Pembahasan mengenai batas kewenangan daerah, living law, hingga potensi kriminalisasi dalam aturan turunannya diperkirakan masih terus berlanjut hingga mendekati masa pemberlakuan 2026.***