Polemik APBN untuk bangun ulang Ponpes Al Khoziny: Menkeu belum terima ajuan, DPR ingatkan risiko kecemburuan sosial

Atalia juga menegaskan, jika ditemukan unsur kelalaian konstruksi, maka pihak terkait harus bertanggung jawab sebelum pemerintah berbicara soal pembangunan ulang.

Risiko kecemburuan antar Ponpes

Pandangan senada disampaikan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad. Ia menilai wacana penggunaan APBN belum final dan masih memerlukan kajian mendalam.

“Belum ada kesimpulan. Tapi DPR mendorong agar perhatian pemerintah terhadap pesantren dilakukan secara menyeluruh, bukan hanya untuk Al Khoziny,” kata Dasco.

Baca Juga: Lautan massa penuhi Jakarta: Ribuan warga gelar aksi bela Palestina di Kedubes AS, 250 bus dari Jawa-Sumatra turun ke jalan

Menurutnya, banyak ponpes di daerah lain yang juga mengalami kerusakan dan membutuhkan perhatian.

Karena itu, penggunaan APBN untuk satu ponpes berpotensi memicu kecemburuan sosial di kalangan lembaga pendidikan keagamaan lain.

Hingga kini, wacana pembangunan ulang Ponpes Al Khoziny dengan dana APBN masih menjadi polemik.

Pemerintah diminta berhati-hati agar keputusan yang diambil tidak menimbulkan ketimpangan dan tetap menjunjung keadilan sosial.***