BGN dan BPOM beberkan biang kerok kasus keracunan MBG, SPPG disebut langgar SOP hingga minim sertifikat higienis

GENMILENIAL.ID – Komisi IX DPR RI menggelar rapat kerja membahas maraknya kasus keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah, Rabu 1 Oktober 2025.

Dalam forum itu, Badan Gizi Nasional (BGN) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengungkap hasil investigasi yang sama-sama menunjuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai penyebab utama.

BPOM: Mayoritas SPPG belum punya sertifikat higienis

Kepala BPOM, Taruna Ikrar, menegaskan sebagian besar SPPG tidak memiliki Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS) yang seharusnya wajib dimiliki.

Baca Juga: Jalan panjang nelayan tradisional Subang dalam jerat kemiskinan struktural

“Ratusan kasus keracunan terjadi karena SPPG bermasalah dan mayoritas belum punya SLHS. Dari 19 SPPG yang bermasalah, 18 di antaranya masih memicu keracunan,” kata Taruna di Senayan.

BGN: SOP sering dilanggar

Sementara itu, Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengungkap banyak SPPG tidak mematuhi prosedur operasional standar (SOP) yang sudah ditetapkan.

“Misalnya pembelian bahan baku seharusnya H-2, tapi ada yang H-4. Proses masak dan distribusi maksimal 6 jam, tapi ada yang lebih dari 12 jam,” jelasnya.

Menurut Dadan, penutupan sementara sejumlah dapur MBG diberlakukan sampai pihak pengelola mampu menyesuaikan standar.

Baca Juga: Eks intel Sri Radjasa bongkar skandal pendamping desa: Pemutusan sepihak, surat partai, hingga kritik menyasar Menteri Yandri

Sanitasi dan arahan Presiden

Dadan juga menyinggung soal sanitasi SPPG yang masih lemah, termasuk penggunaan air dan sterilisasi alat makan.

“Pak Presiden memerintahkan agar seluruh SPPG menyiapkan sterilisasi alat makan dengan standar tinggi, minimal 120 derajat. Masak harus pakai air galon, dan pencucian dengan air tersaring,” ujarnya.