Strategi baru awasi MBG: SLHS jadi syarat wajib, Puskesmas dan UKS ikut pantau

GENMILENIAL.ID – Maraknya kasus keracunan massal dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) membuat pemerintah memperketat standar pengawasan.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bersama Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan komitmennya untuk memastikan keamanan pangan dalam program prioritas nasional tersebut.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan, seluruh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wajib memiliki Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS) sebelum beroperasi.

Baca Juga: Dugaan malpraktik RSUD Batang, pasien alami derita fisik dan sosial karena selang 15 cm tertinggal

“Kita akan percepat sertifikat ini agar semua SPPG memenuhi standar kebersihan dan kualitas SDM-nya,” ujar Budi di Jakarta, Minggu 28 September 2025.

Saat ini, dari total 8.583 SPPG, hanya 34 yang sudah mengantongi SLHS.

“Penutupan dapur tanpa sertifikat jadi kewenangan BGN,” tambahnya.

Selain sertifikasi, Kemenkes juga akan mengawasi ketat seluruh proses produksi makanan, mulai dari pemilihan bahan baku, pengolahan, hingga penyajian.

Baca Juga: Ketua Banggar DPR usul kantin sekolah jadi dapur MBG, soroti beban berat SPPG dan kasus keracunan

“Itu semua akan kita kontrol bersama supaya kasus serupa tidak terulang,” jelas Budi.

Puskesmas dan UKS ikut mengawasi

Menko Pangan Zulkifli Hasan menambahkan, puskesmas dan Unit Kesehatan Sekolah (UKS) akan digerakkan untuk memantau rutin pelaksanaan MBG di sekolah.

“Puskesmas di seluruh Indonesia kami instruksikan ikut aktif mengawasi SPPG,” ujarnya.