“Kalau ada kejanggalan, kami langsung cross check ke lapangan,” tegasnya.
Baca Juga: Perumda Tirta Rangga Subang rotasi 23 pegawai, 3 disanksi nonjob karena indisipliner
Koreksi data Jawa Barat: Dari Rp3,8 triliun turun ke Rp2,6 triliun
Selain mengoreksi angka total nasional, Tito juga menjelaskan perbedaan data terkait daerah dengan saldo tertinggi seperti DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Barat.
Ia mencontohkan, data Kemenkeu menyebut Jawa Barat masih menyimpan dana sekitar Rp3,8 triliun per Agustus. Namun per Oktober 2025, angka itu telah turun menjadi Rp2,6 triliun.
“Dana itu termasuk perputaran dari BLUD seperti rumah sakit daerah. Sekarang sudah dibelanjakan untuk operasional dan proyek infrastruktur,” jelas Tito.
Baca Juga: Menkeu Purbaya suntik Rp20 triliun ke BPJS kesehatan, tegaskan tak ada kenaikan iuran hingga 2026
Ia menegaskan bahwa data antara Kemenkeu dan Kemendagri sejatinya tidak bertentangan, hanya berbeda dalam waktu pengambilan.
“Case di Jabar clear. Data yang dipegang Pak Dedi (Gubernur Jabar Dedi Mulyadi) sama dengan Kemendagri, yaitu Rp2,6 triliun di Oktober,” pungkasnya.***
Artikel Terkait
Sudah mengendap lama di DPR, Prabowo tunjukkan dukungan RUU perampasan aset dari atas podium saat Hari Buruh
Menkeu Purbaya soroti Rp425 triliun mengendap di BI, sebut biang susahnya cari kerja di RI
Dedi Mulyadi tantang Menkeu buka data APBD Jabar yang diduga mengendap di bank, Purbaya: Itu laporan resmi BI
Jabar datangi Kemendagri bahas dana Rp4,17 triliun, DKI justru akui 1000 persen soal APBD mengendap di Bank
Pramono Anung akui dana Rp14,6 triliun APBD DKI mengendap: Itu 1000 persen benar
Menkeu Purbaya suntik Rp20 triliun ke BPJS kesehatan, tegaskan tak ada kenaikan iuran hingga 2026
Danantara targetkan negosiasi utang Whoosh rampung 2025, Menkeu Purbaya tegaskan tak akan ikut ke China