Jabar datangi Kemendagri bahas dana Rp4,17 triliun, DKI justru akui 1000 persen soal APBD mengendap di Bank

GENMILENIAL.ID – Polemik soal dana APBD mengendap di bank yang diungkap Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memicu beragam reaksi dari sejumlah kepala daerah.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menjadi salah satu yang paling keras menanggapi temuan itu setelah namanya disebut memiliki dana Rp4,17 triliun yang tersimpan di perbankan.

Dedi bahkan mendatangi langsung Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta Pusat, pada Rabu, 22 Oktober 2025, untuk memberikan klarifikasi dan laporan pengelolaan keuangan daerah.

Baca Juga: Menkeu Purbaya tantang Dedi Mulyadi cek langsung ke BI soal APBD Jabar Rp4,1 triliun: Mungkin stafnya ngibul

“Belanja modal untuk kepentingan pembangunan meningkat hampir 1000 persen dibanding tahun lalu, padahal anggarannya turun dari Rp37 triliun jadi Rp31 triliun,” ujar Dedi di Kemendagri.

Menurut Dedi, data yang disampaikan Kemenkeu tidak sesuai dengan laporan Bank Indonesia (BI). Ia menyebut, per 15 Oktober 2025, kas aktif Pemprov Jabar di Bank BJB hanya Rp2,6 triliun, bukan Rp4,1 triliun seperti disebut pemerintah pusat.

“Itu pun bukan uang simpanan, tapi kas daerah yang setiap hari diperbarui ke Pak Mendagri,” tegas Dedi.

Menkeu Purbaya tegaskan data resmi dari BI

Menanggapi bantahan tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa data Kemenkeu bersumber dari sistem monitoring Bank Indonesia yang diperbarui secara rutin.

Baca Juga: Dedi Mulyadi tantang Menkeu buka data APBD Jabar yang diduga mengendap di bank, Purbaya: Itu laporan resmi BI

“Kalau mau periksa, periksa saja sendiri. Itu data dari sistem BI yang dilaporkan perbankan setiap minggu,” kata Purbaya di kantor Kemenkeu, Selasa, 21 Oktober 2025.

Menurutnya, laporan BI mencakup seluruh jenis simpanan daerah, baik giro maupun deposito. Ia menyebut, lambatnya realisasi belanja daerah menjadi faktor utama mengendapnya dana APBD di bank.

“Sampai triwulan ketiga, realisasi belanja masih rendah, menyebabkan uang pemda di bank menumpuk hingga Rp234 triliun,” ujar Purbaya.

DKI Jakarta akui, Sumut bantah