Mahfud MD puji kebijakan pajak Purbaya: Tak bebani rakyat dan berani berantas korupsi

2. Tunda penerapan pajak 0,5 persen untuk pedagang online

Kebijakan lain yang menarik perhatian publik adalah penundaan penerapan PPh 0,5 persen bagi pedagang online di e-commerce.

Baca Juga: Trump desak kesepakatan damai Gaza rampung pekan ini, Hamas tegaskan bukan bagian dari rencana AS

“Ini kan baru ribut-ribut kemarin nih. Kita tunggu dulu deh, paling enggak sampai kebijakan penempatan uang pemerintah Rp200 triliun di bank mulai kelihatan dampaknya,” kata Purbaya.

Ia menilai kebijakan pajak tersebut perlu waktu agar tidak mengganggu daya beli masyarakat.

“Sistemnya sudah siap, tapi kita tunda dulu,” tambahnya.

3. Tolak program tax amnesty baru

Menkeu Purbaya juga menolak rencana pemberian pengampunan pajak atau tax amnesty yang dinilai bisa merusak kredibilitas sistem perpajakan nasional.

Baca Juga: Menkeu Purbaya siap pangkas anggaran program Makan Bergizi Gratis jika tak terserap hingga akhir Oktober 2025

“Kalau amnesti berkali-kali, gimana jadi kredibilitas amnesti? Itu memberi sinyal kepada pembayar pajak bahwa boleh melanggar, nanti ada amnesti lagi,” ujar Purbaya di Jakarta pada 19 September 2025.

Ia menegaskan kebijakan fiskal seharusnya membangun kepercayaan dan kepatuhan, bukan menjadi celah bagi pelanggaran.

Dukungan untuk reformasi fiskal

Pujian Mahfud MD dianggap sebagai bentuk dukungan terhadap arah kebijakan fiskal yang lebih berpihak pada publik, terutama di tengah upaya reformasi di tubuh Kementerian Keuangan.

Langkah Purbaya dalam menekan kebocoran anggaran dan menata ulang sistem pajak disebut menjadi indikator awal dari perubahan tersebut.***