GENMILENIAL.ID – Konsep Sumitronomics yang digagas ekonom senior Prof. Sumitro Djojohadikusumo kembali hidup di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Kini, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menjadi aktor utama yang membawanya dalam kebijakan fiskal negara.
Dalam rapat paripurna DPR RI pada Selasa, 23 September 2025, Purbaya menegaskan target ambisius pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8 persen.
Baca Juga: Final: MK tolak gugatan wajib sarjana untuk capres, caleg, hingga cakada
Langkah yang ia tempuh bahkan disebut-sebut bergaya 'koboi', cepat, berani, dan tak selalu mengikuti pakem lama.
“Strategi pembangunan Indonesia berbasis pada Sumitronomics, dengan tiga pilar: pertumbuhan tinggi, pemerataan, dan stabilitas nasional,” kata Purbaya.
APBN jadi mesin Sumitronomics
Purbaya menekankan APBN harus berfungsi sebagai katalis pertumbuhan dengan memperkuat sektor pertanian, manufaktur, industri padat karya, dan pariwisata.
Baca Juga: MK resmi batalkan UU Tapera: Iuran wajib dihapus, tabungan jadi sukarela
Ia juga mendorong Danantara, kendaraan investasi strategis nasional, agar Indonesia lebih kuat dalam rantai pasok global.
Jalan koboi: Likuiditas dan deregulasi
Keputusan Purbaya yang paling disorot adalah mengalihkan Rp200 triliun dana pemerintah dari Bank Indonesia ke bank Himbara, guna memperbesar likuiditas dan mendorong kredit usaha.
Tak hanya itu, ia menyiapkan deregulasi izin usaha dan membentuk satgas percepatan proyek strategis.
Baca Juga: Ferry Irwandi balas dipolisikan Hera Lubis dengan sindiran satir, singgung postingan yang dihapus
“Satgas ini akan memonitor, mengevaluasi, dan memotong hambatan lintas sektor,” ujarnya.
Artikel Terkait
Safari anggaran Purbaya sisir kementerian dan lembaga, siapkan tim khusus dan pastikan dukungan istana
Menkeu Purbaya siapkan skema kurangi subsidi listrik lewat PLTS tanpa naikkan tarif
Isu dapur fiktif bayangi program MBG, Menkeu Purbaya kerahkan aparat kawal serapan Rp99 triliun
Tarif cukai rokok 2026 tidak naik, Menkeu Purbaya teken strategi hadang rokok ilegal
Menkeu Purbaya ingatkan crazy rich tak bisa lagi hindari pajak, bidik Rp60 triliun dari penunggak
Polemik cukai rokok tinggi, pengamat nilai langkah Purbaya penting untuk penyerapan lapangan kerja
Buramnya nasib tax amnesty, Menkeu Purbaya tolak, serikat buruh ikut kecam