Curhat Mahfud MD usai cucunya keracunan MBG: Ingatkan bukan soal angka, tapi nyawa manusia

GENMILENIAL.ID – Gelombang kritik terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kian deras menyusul rentetan kasus keracunan massal.

Sorotan tajam datang dari mantan Menko Polhukam, Mahfud MD, yang secara terbuka menceritakan cucunya ikut menjadi korban.

Lewat kanal YouTube pribadinya pada Rabu, 1 Oktober 2025, Mahfud mengungkap dua cucunya yang bersekolah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengalami muntah-muntah setelah menyantap menu MBG. Salah satunya bahkan harus menjalani perawatan empat hari di rumah sakit.

Baca Juga: DPRD Subang dorong RAPBD 2026 lebih pro rakyat, eksekutif janji fokus PAD, layanan publik, dan pilkades digital

“Cucu keponakan ya. Saya punya ponakan, ponakan saya punya anak namanya Iksan. Makan siang gratis, masakan bergizi gratis, lalu satu kelas itu delapan orang langsung muntah-muntah,” ungkap Mahfud.

Bagi Mahfud, kasus ini menjadi alarm keras. Meski jumlah korban tampak kecil dibanding total penerima MBG, nyawa anak-anak tak boleh dipandang sekadar angka.

“Karena itu menyangkut nyawa, menyangkut kesehatan. Jadi bukan persoalan angka,” tegasnya.

Mahfud menekankan, MBG sejatinya program mulia yang harus dilanjutkan, namun pengelolaannya wajib dibenahi agar tidak berubah menjadi petaka.

Baca Juga: Kolaborasi perempuan Subang di Hari Batik Nasional: Dari senam berbatik, lestarikan budaya hingga dorong UMKM lokal

Di sisi lain, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hidayana dalam rapat bersama Komisi IX DPR RI pada 1 Oktober 2025 mengungkap total 6.457 kasus keracunan akibat MBG tercatat di berbagai daerah.

Salah satu penyebab utamanya ialah lemahnya sanitasi dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“Belum semua air di SPPG memiliki sanitasi yang baik. Pak Presiden sudah memerintahkan agar seluruh dapur dilengkapi alat sterilisasi,” ujar Dadan.

Dengan catatan kasus ribuan korban, ditambah kisah cucu Mahfud MD yang ikut terdampak, evaluasi total terhadap standar dapur MBG kini menjadi tuntutan mendesak publik.***