Istana tanggapi isu WNI diimbau cari kerja ke luar negeri: Ada opsi menarik yang patut diambil

GENMILENIAL.ID – Pemerintah menanggapi isu ramai di publik terkait pernyataan yang dianggap sebagai imbauan agar Warga Negara Indonesia (WNI) mencari pekerjaan ke luar negeri.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi, menegaskan bahwa opsi kerja di luar negeri bukan karena tidak adanya lapangan kerja di dalam negeri, melainkan bagian dari dinamika pasar global.

“Lapangan kerja di Indonesia ada, tapi kalau ada pilihan menarik di luar negeri, ya nggak apa-apa. Itu justru baik untuk diambil,” ujar Hasan dalam konferensi pers di Gedung Kwarnas, Jakarta Pusat, Selasa, 8 Juli 2025.

Baca Juga: Penunjukan 24 calon Dubes oleh Prabowo, Istana: Ada banyak pertimbangan strategis

Ia menjelaskan bahwa Indonesia sudah memiliki budaya merantau sejak lama, dan bekerja ke luar negeri seharusnya dipandang sebagai bagian dari mobilitas global tenaga kerja.

“Kalau kalian kuliah di dalam negeri, karena ada kampus yang baik, tapi begitu ada kesempatan kuliah ke luar negeri, pasti juga diambil. Sama halnya dengan kerja,” tambahnya.

Hasan juga mengungkapkan data bahwa dari Februari 2024 hingga Februari 2025, sebanyak 3,6 juta lapangan kerja tercipta di Indonesia.

Menurutnya, peluang kerja di luar negeri muncul karena banyak negara sedang mengalami kekurangan tenaga kerja.

Baca Juga: 'Telkomsel Kejam', DPR desak Erick Thohir evaluasi praktik hanguskan sisa kuota pelanggan

Pernyataan ini sekaligus menanggapi pernyataan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, yang sempat mengimbau WNI untuk mempertimbangkan mencari kerja di luar negeri.

Pernyataan tersebut ia sampaikan saat peresmian Migrant Center di Universitas Diponegoro, Semarang, pada 26 Juni 2025.

“Di Jateng ada hampir 1 juta pengangguran yang belum terserap. Mahasiswa calon tenaga kerja yang tidak terserap, maka segera berpikir ke luar negeri,” kata Karding saat itu.

Pernyataan tersebut menuai respons publik, sehingga Karding memberikan klarifikasi dalam Rakornas Kemen-P2MI di Jakarta pada 28 Juni 2025.

Baca Juga: Trump terapkan tarif 32 persen untuk produk RI mulai Agustus, Istana: Masih ada peluang negosiasi