Dari 10 daftar Kementerian yang mengalami pengurangan anggaran, Polri jadi salah satu yang tidak terkena imbas

Baca Juga: Polsek Pagaden ringkus dua pelaku pencurian rel kereta milik PT KAI, dua orang lagi masih buron, ini ancaman hukuman yang menanti

Namun, ia membantah anggapan bahwa Kejagung sama sekali tidak melakukan efisiensi anggaran.

Menurut Harli, Kejagung tetap menerapkan langkah penghematan dengan memangkas 50 persen anggaran perjalanan dinas. 

Kebijakan ini diambil berdasarkan Memorandum Jaksa Agung sebagai bentuk tindak lanjut atas arahan Presiden terkait efisiensi anggaran kementerian dan lembaga.

Sebagai catatan, pagu anggaran Kejagung tahun 2025 naik menjadi Rp24,2 triliun dibanding tahun sebelumnya, yakni Rp18,6 triliun pada 2024 dan Rp16,23 triliun pada 2023.

Baca Juga: Lama berkarir di dunia pertambangan, seperti ini sosok Hary Irmawan, Direktur Utama PT Dahana yang baru

Polri mendukung efisiensi anggaran

Dalam daftar pemangkasan anggaran, Polri menjadi salah satu institusi yang tidak mengalami efisiensi anggaran.

Akan tetapi untuk mendukung langkah pemerintah, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen (Pol) Trunoyudo Wisnu Andiko, menegaskan bahwa Polri tetap berkomitmen mendukung kebijakan efisiensi anggaran yang dicanangkan pemerintah.

Langkah-langkah efisiensi di tubuh Polri meliputi:

• Pengurangan anggaran perjalanan dinas personel
• Penyederhanaan kegiatan rapat dan seminar yang dinilai kurang mendesak
• Pemanfaatan teknologi digital dalam proses administrasi dan operasional

Baca Juga: Kemlu buka suara tentang perbedaan kronologi yang disampaikan, minta Malaysia dengar keterangan korban WNI terkait penembakan APMM

"Melalui langkah-langkah ini, Polri berharap dapat berkontribusi pada efisiensi anggaran negara tanpa mengurangi efektivitas tugas utama dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta pelayanan publik," ujar Trunoyudo dalam keterangan persnya.

Dikutip dari laman Polri.go.id, pagu anggaran Polri tahun 2025 sebesar Rp126,6 triliun akan dialokasikan ke berbagai pos, di antaranya:

• Belanja pegawai: Rp59,44 triliun (naik Rp1,16 triliun dari tahun sebelumnya)
• Belanja barang: Rp34,07 triliun
• Belanja modal: Rp33,09 triliun

Daftar Kementerian yang mengalami pemotongan anggaran

Berbeda dengan lembaga penegak hukum, sejumlah kementerian harus menghadapi pemotongan anggaran dalam rangka efisiensi belanja negara.