Baca Juga: Usai dipecat, Wenny ex pegawai timah bongkar adanya ‘kasus’ yang dilindungi KPK
Menurut Kementerian Keuangan, total efisiensi belanja kementerian/lembaga pada 2025 mencapai Rp256,1 triliun, ditambah pengurangan transfer ke daerah sebesar Rp50,59 triliun.
Instruksi pemangkasan ini ditegaskan dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025 dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025, yang meminta setiap menteri dan pimpinan lembaga untuk menyesuaikan anggaran serta membahasnya dengan mitra komisi di DPR.
Revisi anggaran ini harus diserahkan ke Menteri Keuangan paling lambat 14 Februari 2025.
Berikut beberapa kementerian yang terkena pemangkasan anggaran:
1. Kementerian Keuangan (Kemenkeu)
Total pagu anggaran 2025: Rp53,19 triliun
Efisiensi anggaran: Rp12,3 triliun (sekitar 22 persen)
2. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen)
Efisiensi anggaran: Rp8,01 triliun
3. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)
Total pagu anggaran 2025: Rp6,4 triliun
Efisiensi anggaran: Rp2,31 triliun (35,72 persen)
4. Kementerian Pekerjaan Umum (PU)
Total pagu anggaran 2025: Rp110 triliun
Pemangkasan: Rp81 triliun
5. Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora)
Total pagu anggaran 2025: Rp2,3 triliun
Pemangkasan: Rp1,4 triliun
6. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)
Total pagu anggaran 2025: Rp4,79 triliun
Pemangkasan: Rp2,75 triliun (57,46 persen)
7. Kementerian Agama (Kemenag)
Total pagu anggaran 2025: Rp78,59 triliun
Pemangkasan: Rp14,28 triliun
8. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi)
Total pagu anggaran 2025: Rp7,72 triliun
Pemangkasan: Rp 4,49 triliun (58,17 persen)
Artikel Terkait
Wakapolri Komjen Pol Agus Andrianto lantik 1.999 perwira Polri, ini harapanya
Dukung program 100 Hari Asta Cita Presiden RI, Kapolres Subang berikan bantuan personel Polri yang memiliki usaha ketahanan pangan
Fredy Pratama masih aktif kirim narkoba jadi target Bareskrim Polri, intip perputaran uang yang capai Rp59,2 triliun
Dilema PPN 12 persen: Sri Mulyani yakinkan pemerintah bersikap adil hingga anggota DPR yang sebut warga ekonomi menengah bisa merana
Sri Mulyani sebut Prabowo presiden pertama yang lihat tutup buku APBN: Itu luar biasa
Sri Mulyani minta maaf karena Coretax masih banyak kendala, meminta masyarakat untuk mengerti masa transisi yang butuh waktu
Sri Mulyani beri respon permintaan BGN tambah anggaran MBG Rp100 triliun, ungkap banyak UMKM yang akan terbantu