Jalan 800 meter, TPT, dan fasilitas desa diharapkan segera diperbaiki
Selain tenaga kerja, warga Desa Wantilan juga meminta perbaikan jalan lingkungan sepanjang 800 meter serta pembangunan talud (TPT) sekitar 30 meter.
Baca Juga: Usai bermain golf, Dirut BJB wafat: Pakar hukum minta dugaan kejanggalan diusut tuntas
Ujang menjelaskan kondisi tersebut mendesak untuk diperbaiki.
“Ini jalan Kabupaten, dan kondisinya sudah mendesak untuk direalisasi,” katanya.
Masalah fasilitas desa seperti pos ronda dan Balai Musyawarah juga turut menjadi sorotan.
Dua pos ronda masih belum direhabilitasi, sementara Balai Musyawarah dua lantai yang dibangun sejak 15 tahun lalu belum mendapatkan perbaikan pada bagian lantai atas.
Zulkifly: Aspirasi akan dibawa ke Paripurna
Menanggapi seluruh aspirasi, Zulkifly memastikan bahwa hasil reses tidak berhenti di forum desa saja.
“Habis reses ini pasti ada laporan. Semua catatan akan kami sampaikan di Paripurna. Mana yang paling urgen dan aktual akan kami prioritaskan,” tegasnya.
Ia menyebut persoalan Subang tidak jauh berbeda dengan daerah lain, masalah ekonomi, infrastruktur, dan akses kerja masih menjadi keluhan utama.
Zulkifly juga menyinggung soal dampak penutupan tambang buntut Pergub No.11 soal pengendalian alih fungsi lahan.
“Sekarang tren-nya banyak tambang ditutup. Dampaknya ada ke pekerja dan keluarganya. Mudah-mudahan ada solusi terbaik dari pemerintah,” ujarnya.***
Artikel Terkait
Subang dikepung tambang, bupati minta dukungan DPRD Jabar: Izin di pusat, dampak di kami
Dari rumah tangga ke pemerintah: Jawa Barat dan Subang perangi sampah sampai tuntas
Hari jadi ke-80 Jawa Barat, Subang tampilkan nuansa Subang Larang dan Prabu Siliwangi di Kirab Budaya
Tren PHK tak surut, Jawa Barat kembali catat angka tertinggi di Indonesia
Kukuhkan budaya K3, PT Dahana sabet penghargaan bergengsi di HKN ke-61 Jawa Barat
Reses DPRD Subang dimulai: 49 Anggota kembali ke Dapil, fokus dengarkan aspirasi warga
Anggota DPRD Subang Hj. Evi Nur’afiah serap aspirasi warga Dangdeur: Jalan makam, drainase, UMKM hingga Posyandu jadi sorotan