Reses DPRD Jabar: Zulkifly Chaniago serap keluhan warga Wantilan soal rekrutmen pabrik hingga jalan rusak

photo author
Yaya Suryana, Genmilenial
- Senin, 24 November 2025 | 19:42 WIB
Anggota DPRD Jawa Barat, H. Zulkifly Chaniago menggelar reses di Desa Wantilan pada Senin, 24 November 2025
Anggota DPRD Jawa Barat, H. Zulkifly Chaniago menggelar reses di Desa Wantilan pada Senin, 24 November 2025

Jalan 800 meter, TPT, dan fasilitas desa diharapkan segera diperbaiki

Selain tenaga kerja, warga Desa Wantilan juga meminta perbaikan jalan lingkungan sepanjang 800 meter serta pembangunan talud (TPT) sekitar 30 meter.

Baca Juga: Usai bermain golf, Dirut BJB wafat: Pakar hukum minta dugaan kejanggalan diusut tuntas

Ujang menjelaskan kondisi tersebut mendesak untuk diperbaiki.

“Ini jalan Kabupaten, dan kondisinya sudah mendesak untuk direalisasi,” katanya.

Masalah fasilitas desa seperti pos ronda dan Balai Musyawarah juga turut menjadi sorotan.

Dua pos ronda masih belum direhabilitasi, sementara Balai Musyawarah dua lantai yang dibangun sejak 15 tahun lalu belum mendapatkan perbaikan pada bagian lantai atas.

Anggota DPRD Jawa Barat, H. Zulkifly Chaniago, Anggota DPRD Subang, H. Anharudin saat menggelar reses bersama masyarakat Desa Wantilan
Anggota DPRD Jawa Barat, H. Zulkifly Chaniago, Anggota DPRD Subang, H. Anharudin saat menggelar reses bersama masyarakat Desa Wantilan

Zulkifly: Aspirasi akan dibawa ke Paripurna

Menanggapi seluruh aspirasi, Zulkifly memastikan bahwa hasil reses tidak berhenti di forum desa saja.

Baca Juga: Skandal balpres Rp4 miliar kian panas: Menkeu tolak legalisasi thrifting, pedagang bongkar dugaan biaya Rp550 juta per kontainer

“Habis reses ini pasti ada laporan. Semua catatan akan kami sampaikan di Paripurna. Mana yang paling urgen dan aktual akan kami prioritaskan,” tegasnya.

Ia menyebut persoalan Subang tidak jauh berbeda dengan daerah lain, masalah ekonomi, infrastruktur, dan akses kerja masih menjadi keluhan utama.

Zulkifly juga menyinggung soal dampak penutupan tambang buntut Pergub No.11 soal pengendalian alih fungsi lahan.

“Sekarang tren-nya banyak tambang ditutup. Dampaknya ada ke pekerja dan keluarganya. Mudah-mudahan ada solusi terbaik dari pemerintah,” ujarnya.***

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Yaya Suryana

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

X