Ribuan guru madrasah gelar aksi di Monas, desak pemerintah hapus ketimpangan ASN dan PPPK

PGMNI menegaskan, pemerintah perlu memberi perlakuan setara antara guru madrasah dan guru sekolah umum, terutama dalam pembagian kuota pengangkatan pegawai.

Baca Juga: Anthony Budiawan: Proyek Whoosh bukan sekadar soal utang, tapi dugaan pemufakatan jahat dan mark up anggaran

“Ketika di sana ada kuota PPPK dan ASN, di madrasah juga harus dibuat kuotanya. Apalagi jumlah madrasah swasta ini terbesar dibanding sekolah,” tutur Heri.

Para guru berharap pemerintah segera menindaklanjuti tuntutan tersebut agar tidak ada lagi kesenjangan kebijakan antara lembaga pendidikan di bawah Kemenag dan Kemendikdasmen.***