Aktivisme tidak lahir dari ruang kosong. Ia tumbuh dari proses berpikir, membaca, dan memahami realitas. Karena itu, kehidupan aktivisme pada dasarnya tidak pernah jauh dari literasi. Keduanya saling berkaitan dan saling menguatkan.
Literasi bukan hanya kemampuan membaca buku atau menulis teks panjang. Dalam pengertian yang lebih luas, literasi adalah kemampuan membaca situasi, memahami konteks sosial, dan menimbang persoalan publik secara jernih.
Dari sanalah aktivisme menemukan fondasinya. Tanpa literasi, aktivisme mudah tergelincir menjadi reaksi emosional, kehilangan arah, dan jauh dari kepentingan masyarakat luas.
Baca Juga: Pegiat antikorupsi bedah dugaan pelanggaran tambang emas Tumpang Pitu Banyuwangi
Sejarah pergerakan menunjukkan bahwa aktivisme yang bertahan lama selalu lahir dari generasi terdidik.
Para pendiri bangsa seperti Soekarno, Sutan Sjahrir, dan Tan Malaka bukan hanya tokoh politik, tetapi juga pembaca yang tekun dan pemikir yang tajam.
Mereka memahami bahwa kemiskinan, kebodohan, dan penindasan tidak bisa dilawan hanya dengan kemarahan, tetapi dengan gagasan yang matang dan kesadaran kolektif.
Soe Hok Gie adalah contoh lain bagaimana literasi melahirkan keberpihakan. Ia membaca banyak hal, menulis dengan jujur, lalu memilih bersikap.
Baca Juga: Dua bulan pascabanjir, warga Kampung Jamat Aceh Tengah masih krisis air bersih
Aktivismenya bukan lahir dari hasrat menjadi tokoh, melainkan dari kegelisahan melihat ketimpangan dan ketidakadilan. Dalam konteks ini, literasi menjadi jalan untuk menemukan posisi moral.
Di tingkat lokal seperti Kabupaten Subang, relasi antara literasi dan aktivisme justru semakin penting.
Daerah yang sedang bertumbuh, dari pembangunan infrastruktur, industri, hingga arus investasi, membutuhkan generasi muda yang mampu membaca dampak perubahan tersebut secara kritis.
Tanpa literasi, perubahan mudah diterima begitu saja sebagai kemajuan, tanpa pernah ditanya, siapa yang diuntungkan, siapa yang tertinggal, dan apa risikonya bagi masyarakat.