ISI bedah strategi AS era Trump, Indonesia dihadapkan tantangan besar di kawasan Indo-Pasifik

GENMILENIAL.ID — Indo-Pacific Strategic Intelligence (ISI), lembaga kajian pertahanan dan keamanan berbasis di Jakarta, menggelar diskusi daring bertajuk 'Spheres of Influence and Strategic Retrenchment: How Trump Reshapes Great Power Competition and Its Implications for the Indo-Pacific'.

Forum ini membedah perubahan orientasi kebijakan Amerika Serikat (AS) di era kepemimpinan Presiden Donald Trump serta dampaknya terhadap stabilitas kawasan Indo-Pasifik dan posisi strategis Indonesia.

Diskusi menghadirkan akademisi dan praktisi pertahanan yang mengulas kecenderungan strategic retrenchment AS pada tahun pertama masa jabatan kedua Trump, ditandai pendekatan transaksional terhadap sekutu dan penekanan pada pembagian beban keamanan kawasan.

Baca Juga: Kang Rey tekan BUMD Subang berbenah: Jangan sekadar cari untung, bangun iklim bisnis sehat

AS tidak pergi dari Indo-Pasifik, tapi ubah cara bermain

Dosen Defence Studies King’s College London, Dr. Zeno Leoni, menegaskan bahwa meski mendorong sekutu memikul tanggung jawab keamanan lebih besar, Amerika Serikat tidak akan sepenuhnya menarik diri dari Indo-Pasifik.

Menurutnya, kawasan ini tetap menjadi pusat gravitasi ekonomi dan geopolitik global.

Hal itu tercermin dari penempatan sekitar 60 persen aset angkatan laut AS di kawasan Indo-Pasifik serta fokus berkelanjutan terhadap isu Laut China Selatan dan Taiwan.

Namun, Leoni mengingatkan gaya kebijakan luar negeri AS yang agresif dan tidak konsisten berpotensi melemahkan kepercayaan terhadap tatanan internasional berbasis aturan.

Baca Juga: ESAI: Literasi dan aktivisme

“Jika Amerika Serikat dipersepsikan tidak konsisten, maka ketidakpastian akan menjadi kondisi permanen dalam arsitektur keamanan Indo-Pasifik,” ujarnya.

Indonesia didorong perkuat otonomi strategis maritim

Dari perspektif nasional, Kepala Pusat Studi Maritim Seskoal, Laksamana Pertama Salim, menilai perubahan arah kebijakan AS mendorong negara-negara kawasan, termasuk Indonesia, untuk memperkuat internal balancing.

Ia menekankan pentingnya pengawasan maritim, modernisasi kekuatan laut, serta pembangunan infrastruktur pelabuhan dan armada guna menjaga jalur pelayaran strategis dan mencegah eskalasi konflik.