"Selain itu, SJL juga diduga telah melakukan ploting pelaksanaan proyek di Dinas PUPR Bolmut sebelum proyek dilaksanakan," kata Taufik.
Sirajudin diduga memerintahkan Kepala Dinas PUPR Bolmut menuliskan nama-nama vendor yang akan mengerjakan proyek di lingkungan dinas tersebut.
Nama vendor sudah ditentukan sebelum proyek berjalan
KPK menyebut dugaan ploting dilakukan dengan cara menentukan calon pemenang proyek sejak awal. Nama-nama tersebut kemudian ditulis pada setiap proyek yang telah didata.
"Ploting dilakukan dengan cara menuliskan nama calon pemenang pada setiap proyek yang sudah di-list pada lembaran kertas HVS," ujar Taufik.
Setelah itu, Kepala Dinas PUPR disebut berkoordinasi dengan Pokja untuk mengondisikan proses PBJ agar vendor yang telah ditentukan sebelumnya dapat memenangkan proyek.
Koordinasi tersebut dilakukan atas persetujuan Sirajudin. Dalam prosesnya, Pokja juga diduga berkoordinasi dengan salah satu pihak swasta untuk mempersiapkan administrasi pengadaan barang dan jasa.
Administrasi tersebut disiapkan agar pihak swasta yang telah ditentukan dapat memenuhi persyaratan dan terpilih sebagai pemenang proyek.
Baca Juga: Pilkades Subang 2026, polisi ungkap dinamika dukungan bakal calon mulai terlihat di desa
Fee Rp130 juta dari proyek jalan Sangkub IV
Dalam konstruksi perkara yang disampaikan KPK, dugaan permintaan fee tersebut kemudian terealisasi dalam salah satu paket proyek pembangunan jalan.
Pihak swasta yang dimaksud disebut menyerahkan uang sebesar Rp130 juta atau sebagian dari fee 10 persen yang diminta.
Uang tersebut berkaitan dengan salah satu paket proyek pembangunan jalan wilayah Sangkub IV, Bolmut, dengan nilai proyek mencapai Rp1,9 miliar.
Baca Juga: Banjir bandang terjang Solok, kawasan kantor Bupati penuh lumpur hingga kayu