Kariernya terus berkembang hingga dipercaya menjabat Wakil Kepala Staf Angkatan Darat pada 1985.
Baca Juga: Antara Epstein Files dan serangan ke Iran, ada benang merah politik?
Pada periode 1986 hingga 1988, Try Sutrisno menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat.
Dalam masa tugasnya, ia mendirikan Badan Tabungan Wajib Perumahan TNI-AD sebagai bentuk perhatian terhadap kesejahteraan prajurit.
Ia juga pernah menjabat sebagai Panglima ABRI, dengan berbagai tantangan keamanan nasional yang dihadapi pada masa itu, termasuk penanganan Gerakan Pengacau Keamanan di Aceh pada 1989.
Peran dalam politik nasional
Puncak karier politik Try Sutrisno terjadi pada 1993 saat ia diangkat menjadi Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia mendampingi Presiden Soeharto.
Ia menjabat hingga 1998, sebuah periode yang sarat dinamika politik menjelang reformasi.
Setelah tak lagi menjabat sebagai wakil presiden, Try Sutrisno tetap aktif dalam berbagai organisasi purnawirawan.
Ia terpilih sebagai Ketua Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI dan Polri (Pepabri) pada periode 1998 hingga 2003.
Selain itu, ia juga dikenal sebagai sesepuh Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP).
Kiprahnya menunjukkan peralihan peran dari militer aktif ke tokoh nasional yang tetap berkontribusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Baca Juga: Viral dugaan pungli Rp500 ribu di Medan, oknum ngaku Dishub terekam kamera
Kepergian Try Sutrisno menutup satu bab penting dalam sejarah kepemimpinan nasional.