Ditanya soal ijazah Gibran, Rocky Gerung: Saya bukan Dewan Pertimbangan Wapres!

Baca Juga: Berangkat sekolah di tengah kabut asap, tiga kakak beradik tewas ditabrak truk di Malaysia

Istilah ratio decidendi merujuk pada alasan atau pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebuah putusan.

Dalam pernyataannya, Rocky membandingkan pertimbangan hukum tersebut dengan proses pengambilan keputusan yang dipengaruhi kepentingan politik.

Sorotan itu memperlihatkan perhatian Rocky terhadap hubungan antara lembaga peradilan dan lembaga politik.

Ia menilai pemahaman terhadap dasar hukum sebuah putusan menjadi penting agar pembahasan persoalan konstitusional tidak semata-mata bergeser menjadi pertarungan kepentingan.

Baca Juga: Tak menutup kemungkinan korupsi, Yusril persilakan KPK hingga Kejaksaan ikut mengusut klaster mewah Lapas Cibinong

Rocky bahas peran MK dan DPR

Rocky juga menyampaikan pandangannya mengenai peran Mahkamah Konstitusi dan DPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Menurut Rocky, MK mempunyai peran penting dalam menjaga kedaulatan rakyat melalui konstitusi.

Sementara itu, DPR merupakan lembaga perwakilan yang menjalankan fungsi politik melalui mekanisme pemilihan umum.

Dalam diskusi tersebut, ia menyampaikan pernyataan tegas mengenai posisi kedua lembaga itu.

Baca Juga: Kang Rey tinjau perbaikan SDN Binakarya, target 2.100 ruang kelas rusak jadi sorotan

“DPR tidak mewakili kedaulatan rakyat. Yang mewakili kedaulatan rakyat adalah Mahkamah Konstitusi,” kata Rocky.

Pernyataan tersebut merupakan pandangan Rocky dalam diskusi mengenai polemik ijazah Gibran dan tindak lanjut putusan MK.

Pandangannya menempatkan persoalan konstitusi sebagai bagian penting dalam pembahasan yang melibatkan lembaga politik.