Sepakati RUU Perampasan Aset selesai pada 15 Desember 2026, Dasco CS siap mundur apabila melewati tenggat waktu

Dasco juga tidak mempermasalahkan tuntutan pengunduran diri yang disampaikan AMPB.

Ia menyatakan pimpinan DPR siap menerima konsekuensi apabila RUU Perampasan Aset tidak selesai sesuai tenggat waktu yang telah ditetapkan.

"Kami tidak ada masalah. Kalau memang tidak selesai, ya kami mengundurkan diri, itu nggak ada masalah," ujar Dasco.

Sebagai bentuk komitmen, Dasco mengatakan akan memberikan salinan berita acara rapat paripurna kepada perwakilan AMPB.

Baca Juga: Kerugian Rp1,1 miliar, Tim URC Macan Blambangan bongkar aksi jaringan modus pecah kaca di Banyuwangi hingga Malaysia

Dokumen tersebut diharapkan menjadi pegangan terkait target penyelesaian RUU Perampasan Aset.

Di sisi lain, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menegaskan bahwa DPR tetap membuka ruang partisipasi masyarakat dalam proses pembahasan RUU tersebut.

Menurut Saan, masyarakat dapat menyampaikan masukan melalui mekanisme Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang difasilitasi DPR.

"Kita sama-sama kawal, sama-sama jaga, sama-sama awasi secara bersama-sama agar tanggal 15 ini memang benar-benar sesuai dengan komitmen kita bersama," tegas Saan.

Baca Juga: Demo 27 Agustus: Polisi amankan sejumlah orang yang diduga bakal buat kerusuhan

Puan jelaskan pembagian tugas pimpinan DPR

Ketua DPR RI Puan Maharani kemudian memberikan penjelasan mengenai ketidakhadirannya dalam audiensi antara pimpinan DPR dan perwakilan AMPB.

Puan mengatakan, pada waktu yang sama DPR sedang melaksanakan Rapat Paripurna Ke-3. Karena itu, pimpinan DPR membagi tugas agar agenda paripurna dan penerimaan aspirasi masyarakat dapat berjalan bersamaan.

“Sekarang saya bersama Bu Sari memimpin paripurna, Pak Dasco ada bersama Pak Saan menemui perwakilan AMPB, Pak Cucun menerima aspirasi masyarakat ya memang kami membagi tugasnya,” terang Puan, Kamis 27 Agustus 2026.

Baca Juga: ESAI: OTT Rektor Unsoed dan kotak pandora jalur mandiri, beranikah KPK membongkar kampus lain?