Dugaan keterlibatan oknum polisi
Lebih lanjut, Abdi menyebut uang tersebut berasal dari seorang oknum anggota kepolisian yang dikenalnya melalui perantara alumni kampus.
Ia mengklaim pemberian uang itu bertujuan agar massa yang berada di bawah komandonya tidak melanjutkan aksi ke kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat.
“Sebelumnya ada pihak kepolisian agar kami tidak turun aksi, tapi kita tetap turun,” ujarnya.
Ia juga menyebut adanya sosok yang diduga menjadi perantara dalam pemberian uang tersebut.
Menurutnya, selain untuk membatasi pergerakan massa, mahasiswa juga diarahkan untuk melakukan mediasi tertutup dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Kilas balik aksi dan mediasi dengan wapres
Diketahui, aksi mahasiswa UBK pada 15 Juni 2026 sempat memanas saat massa bergerak dari kampus di Cikini menuju Patung Kuda.
Ketegangan terjadi di kawasan Tugu Tani, di mana mahasiswa sempat terlibat dorong-dorongan dengan aparat kepolisian.
Situasi kemudian mereda setelah sejumlah perwakilan mahasiswa diminta mengikuti pertemuan dengan Wakil Presiden.
Sebanyak 15 orang hadir dalam mediasi tertutup yang berlangsung sekitar 60 menit.
Dalam pertemuan tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan, termasuk terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih.
Artikel Terkait
Aksi dramatis duduki gedung DPRD, ini 6 tuntutan aksi unjuk rasa gabungan mahasiswa se-Kabupaten Subang
Tanggapi aksi unjuk rasa di Gedung DPRD, Kapolres Subang gelar silaturahim dengan Aliansi Mahasiswa Subang Bersatu, ini hal penting yang dibahas
DPR soroti penyebab kisruh ASN di Kemdiktisaintek hingga tanggapan Menteri Satryo yang tak ingin pegawai Dikti unjuk rasa lagi
Polres Subang amankan 129 orang diduga anarko saat aksi unjuk rasa
Mensos: Presiden siapkan bantuan untuk korban unjuk rasa, disesuaikan dengan kebutuhan keluarga
Kronologi Kades Purwasaba diduga dikeroyok massa unjuk rasa, kacamata pecah hingga pakaian dinasnya robek
Viral unjuk rasa di Pendopo Kuningan: Massa aksi bawa celana dalam, kecam skandal perselingkuhan pejabat