SPMB 2026 di Jabar picu polemik, ormas LBI desak kadisdik dicopot

photo author
Mustafa Kamal, Genmilenial
- Rabu, 10 Juni 2026 | 19:42 WIB
Ormas Laskar Benteng Indonesia (LBI) meminta Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi mencopot jabatan Kadisdik Jawa Barat buntut polemik SPMB 2026 (Dok. Istimewa)
Ormas Laskar Benteng Indonesia (LBI) meminta Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi mencopot jabatan Kadisdik Jawa Barat buntut polemik SPMB 2026 (Dok. Istimewa)

Ia menyebut banyak orang tua siswa datang langsung ke Disdik Jabar untuk meminta penjelasan, namun tidak mendapatkan jawaban yang jelas.

Baca Juga: Skandal korupsi Chromebook yang jerat Nadiem Makarim: JPU tolak semua pledoi di sidang replik

“Banyak orang tua murid hadir ke Disdik Jabar untuk konfirmasi hal tersebut, tetapi mereka malah menerima sikap yang tidak jelas dari pihak Disdik,” kata Eri dalam keterangannya, Rabu, 10 Juni 2026.

Ia juga menambahkan bahwa Gubernur Jawa Barat sempat turun langsung ke lapangan dan menemukan adanya indikasi kesalahan dalam pembuatan sistem yang digunakan pada SPMB 2026.

Desakan pencopotan Kadisdik Jabar

Lebih lanjut, Eri meminta Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyani, untuk mencopot Kepala Dinas Pendidikan Jabar, Purwanto, sebagai bentuk tanggung jawab atas polemik yang terjadi dalam pelaksanaan SPMB 2026.

Menurutnya, persoalan yang muncul tidak bisa dilepaskan dari tanggung jawab pimpinan di lingkungan dinas terkait, terlebih sistem tersebut juga menggunakan anggaran negara dalam proses pengembangannya.

Baca Juga: Soal isu tekanan tokoh besar demi izin dapur MBG, pengacara Sony Sanjaya klaim sudah laporkan 26 nama ke Kejagung

Ia juga mempertanyakan efektivitas sistem yang dibuat dengan melibatkan Diskominfo, namun masih menimbulkan berbagai kendala di lapangan.

“Lantas mengapa bisa terjadi hal ini, sementara ada anggaran negara yang dipakai untuk membuat sistem yang masih bermasalah,” ujarnya.

Eri menegaskan pihaknya meminta Gubernur Jawa Barat untuk mengambil langkah tegas dengan mencopot Kadisdik Jabar sebagai bentuk tanggung jawab atas polemik tersebut.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas Pendidikan Jawa Barat belum memberikan keterangan resmi terkait desakan tersebut.***

 

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Mustafa Kamal

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

X