Ia menyebut banyak orang tua siswa datang langsung ke Disdik Jabar untuk meminta penjelasan, namun tidak mendapatkan jawaban yang jelas.
Baca Juga: Skandal korupsi Chromebook yang jerat Nadiem Makarim: JPU tolak semua pledoi di sidang replik
“Banyak orang tua murid hadir ke Disdik Jabar untuk konfirmasi hal tersebut, tetapi mereka malah menerima sikap yang tidak jelas dari pihak Disdik,” kata Eri dalam keterangannya, Rabu, 10 Juni 2026.
Ia juga menambahkan bahwa Gubernur Jawa Barat sempat turun langsung ke lapangan dan menemukan adanya indikasi kesalahan dalam pembuatan sistem yang digunakan pada SPMB 2026.
Desakan pencopotan Kadisdik Jabar
Lebih lanjut, Eri meminta Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyani, untuk mencopot Kepala Dinas Pendidikan Jabar, Purwanto, sebagai bentuk tanggung jawab atas polemik yang terjadi dalam pelaksanaan SPMB 2026.
Menurutnya, persoalan yang muncul tidak bisa dilepaskan dari tanggung jawab pimpinan di lingkungan dinas terkait, terlebih sistem tersebut juga menggunakan anggaran negara dalam proses pengembangannya.
Ia juga mempertanyakan efektivitas sistem yang dibuat dengan melibatkan Diskominfo, namun masih menimbulkan berbagai kendala di lapangan.
“Lantas mengapa bisa terjadi hal ini, sementara ada anggaran negara yang dipakai untuk membuat sistem yang masih bermasalah,” ujarnya.
Eri menegaskan pihaknya meminta Gubernur Jawa Barat untuk mengambil langkah tegas dengan mencopot Kadisdik Jabar sebagai bentuk tanggung jawab atas polemik tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas Pendidikan Jawa Barat belum memberikan keterangan resmi terkait desakan tersebut.***
Artikel Terkait
Prihatin dengan kondisi pendidikan di Kabupaten Subang, Dr. Imran minta Dinas Pendidikan agar tingkatkan kualitas pendidikan
Mendikdasmen libatkan sekolah swasta dalam SPMB, sebut daya tampung sekolah negeri jadi salah satu pertimbangan
SPMB SMA bisa mendaftar sekolah lintas provinsi, ini aturan terbaru dari Mendikdasmen
Telisik skandal dugaan jual beli 'kursi' SPMB 2025 di Bandung, disebut Rp8 juta per siswa
Skandal SPMB Bandung 2025: Dugaan praktik titipan anak pejabat untuk masuk sekolah favorit disorot
KPK awasi ketat SPMB 2025, soroti potensi suap hingga gratifikasi di dunia pendidikan
Viral memo titipan SPMB, Wakil Ketua DPRD Banten akui tanda tangan tapi bantah intervensi