Kelompok pegiat anti korupsi soroti dugaan pengaburan fakta kasus tambang Tumpang Pitu, singgung Azwar Anas

GENMILENIAL.ID – Dugaan upaya pengaburan fakta dalam kasus pengalihan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) tambang emas Tumpang Pitu, Banyuwangi, mendapat sorotan dari Kelompok Pegiat Anti Korupsi.

Koordinator Kelompok Pegiat Anti Korupsi Ance Prasetyo menilai, kasus yang tengah diselidiki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu mulai menunjukkan adanya indikasi framing yang berpotensi menyesatkan opini publik.

Sorotan dugaan framing dalam kasus Tumpang Pitu

Menurut Ance, terdapat pihak-pihak tertentu yang diduga sengaja membangun narasi negatif terhadap pihak yang berupaya mengungkap dugaan pelanggaran dalam proses pengalihan IUP OP tambang emas Tumpang Pitu.

Baca Juga: Milad ke-7 Ash Shiddiq Tour memberangkatkan 7 bus dengan 310 jamaah umroh dari Subang

Ia menyebut, framing yang berkembang justru menempatkan mantan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas seolah-olah sebagai korban dalam perkara tersebut.

“Framing yang dibangun justru membuat seolah-olah pihak tertentu menjadi korban atau playing victim dalam kasus ini,” ujarnya.

Pengalihan IUP OP jadi pusat perhatian

Kasus ini berkaitan dengan proses pengalihan izin tambang dari PT Indo Multi Niaga (IMN) kepada PT Bumi Suksesindo (BSI) pada tahun 2012.

Ance menilai, pihak yang seharusnya memberikan klarifikasi justru tidak muncul ke publik. Sebaliknya, ada pihak lain yang dinilai terlalu jauh memberikan pembelaan.

Baca Juga: Truk muatan telur hantam warung di Subang, pemilik tewas tertimpa reruntuhan

“Sangat aneh. Seharusnya yang memberikan penjelasan adalah pihak Abdullah Azwar Anas, PT BSI, atau PT Merdeka Copper Gold. Namun, tiba-tiba muncul pihak lain yang bersikap bak ‘pahlawan kesiangan’,” ujar Ance Prasetyo.

Minta KPK lakukan profiling aktor

Lebih lanjut, Kelompok Pegiat Anti Korupsi mengaku telah melakukan koordinasi intensif dengan KPK terkait perkembangan kasus tersebut.