Kegiatan ini dihadiri Gubernur Jawa Barat, jajaran KPK, Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Kepala KPKNL Jakarta III, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, para kepala daerah penerima hibah, serta unsur TNI.
Baca Juga: Heboh karyawati PT Taekwang Subang melahirkan di toilet pabrik, ini klarifikasi perusahaan
Komitmen penguatan integritas daerah
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menekankan pentingnya pengelolaan aset sebagai salah satu kunci peningkatan kapasitas fiskal daerah.
Ia mengingatkan agar seluruh aset yang diterima benar-benar dioptimalkan untuk mendukung pelayanan publik, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur.
“Seluruh aset itu saya harap memiliki manfaat bagi kegiatan pelayanan publik. Anggaran negara bukan hanya sekadar belanja, tapi investasi bagi masa depan,” tegasnya.
Sebagai tuan rumah, Bupati Subang Reynaldy Putra Andita Budi Raemi menyatakan komitmennya terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Ia menyambut baik sinergi antara KPK, Kementerian Keuangan, dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam memperkuat pengelolaan aset daerah.
Penyelenggaraan kegiatan tingkat nasional di Subang ini menjadi simbol komitmen bersama dalam memperkuat integritas pemerintahan daerah serta memastikan aset negara hasil tindak pidana korupsi benar-benar kembali kepada kepentingan rakyat.***
Artikel Terkait
Mahfud MD: Hukuman mati koruptor memang ada di UU, tapi belum pernah diterapkan di RI
Yusril: Presiden Prabowo desak DPR segera bahas RUU Perampasan Aset
RUU Perampasan Aset mandek sejak 2009, kini jadi tuntutan utama dalam aksi 17 plus 8
RUU Perampasan Aset dibahas DPR: Publik diminta kawal isi, bukan hanya judul
Jokowi dukung pembahasan RUU Perampasan Aset, ungkap 3 kali desak DPR di masa pemerintahannya
Kejagung siapkan lelang aset Harvey Moeis, hasilnya akan masuk ke kas negara
Jaga Marwah laporkan Ketua Satgas BLBI Rionald Silaban ke KPK, soroti dugaan KKN dalam penyitaan aset