GENMILENIAL.ID — Penurunan outlook ekonomi Indonesia oleh lembaga pemeringkat global Moody’s Investor Service dari 'stable' menjadi 'negatif' dipandang sebagai peringatan serius oleh Dr. Harris Turino, Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PDI Perjuangan di Komisi XI DPR RI.
Dalam keterangannya kepada Kilat.com, Jumat 6 Februari 2026, Harris menekankan bahwa langkah Moody’s bukan sekadar catatan teknis, melainkan sinyal kuat agar arah kebijakan ekonomi nasional diperkuat dan dikonsolidasikan agar kepercayaan pelaku pasar tidak terganggu.
“Penurunan outlook ini merupakan alarm keras terhadap arah kebijakan ekonomi kita ke depan. Apa yang disampaikan Moody’s bukan hanya soal angka, tetapi soal kredibilitas dan konsistensi kebijakan yang menurun,” ujar Harris.
Baca Juga: Panen Fest 2026, Promedia Group raih penghargaan atas publikasi ketahanan pangan
Prediktabilitas dan tata kelola jadi sorotan
Harris menyebut salah satu sorotan Moody’s adalah prediktabilitas kebijakan, yang dinilai tidak selalu sejalan antara perumusan dan pelaksanaan.
Hal ini, menurutnya, berpotensi memengaruhi keyakinan investor terhadap perekonomian Indonesia.
Selain itu, aspek tata kelola (governance) disebut Harris melemah, sehingga kondisi ekonomi Indonesia seperti 'bangunan megah yang rawan guncangan tanpa fondasi institusi kuat.'
“Ekonomi kita besar, tetapi institusi yang kuat adalah penopang utama. Tanpa itu, risiko volatilitas pasar bisa meningkat, dan kepercayaan investor bisa terkikis,” kata Harris.
Baca Juga: Kurang dari 24 jam, polisi tangkap 8 pelaku main hakim sendiri di kasus curanmor Subang
Ekspansi fiskal dan risiko defisit
Harris juga menyoroti bahwa ekspansi fiskal yang agresif, jika tidak dibarengi penguatan basis penerimaan negara, berpotensi memperlebar defisit anggaran dan mempersempit ruang fiskal Indonesia di masa depan.
Isu Danantara dan ketidakjelasan rezim fiskal-moneter menjadi poin tambahan yang menurutnya menambah ketidakpastian ekonomi nasional.
Tetap ada fondasi kuat di balik kekhawatiran
Artikel Terkait
Kemendagri: Putusan MK soal pendidikan gratis akan disesuaikan dengan perencanaan fiskal daerah
Menkeu Purbaya: Aturan fiskal bakal dilonggarkan untuk percepat ekonomi nasional
Koboi fiskal ala Purbaya: Likuiditas, deregulasi, dan ambisi RI tumbuh 8 persen
Menkeu Purbaya tegaskan tak setuju amnesti pajak rutin, dorong reformasi fiskal berkelanjutan
Ekonomi RI tumbuh 5,04 persen di kuartal III 2025, Menkeu Purbaya: Bukti efektivitas kebijakan fiskal pemerintah
Penerimaan pajak neto turun 3,9 persen, DPR sentil Menkeu Purbaya: Ruang fiskal 2026 terancam makin sempit
Tinjau KDKMP di Karawang–Subang, Wakil Panglima TNI dorong penguatan ekonomi desa lewat Koperasi Merah Putih