GENMILENIAL.ID — Anggota Komisi XI DPR Harris Turino mengkritik keras performa penerimaan pajak nasional yang dinilai tidak sejalan dengan narasi optimisme pemerintah.
Ia menilai turunnya penerimaan neto justru berpotensi mempersempit ruang fiskal yang dibutuhkan untuk menopang APBN 2026, terutama karena selisih pertumbuhan antara pajak bruto dan neto semakin melebar.
Penerimaan bruto naik, tapi neto justru turun 3,9 persen
Dalam rapat bersama Dirjen Pajak Bimo Wijayanto di Kompleks Parlemen Senayan, Harris menyoroti klaim pemerintah yang menyebut pertumbuhan penerimaan bruto sebesar 1,8 persen sebagai indikator kinerja positif.
Baca Juga: Menkeu Purbaya dan Menteri ESDM Bahlil pastikan keamanan pasokan LPG 3 kg jelang Nataru
Menurutnya, angka tersebut tidak mencerminkan kemampuan riil negara dalam menopang kebutuhan belanja tahun berjalan maupun proyeksi 2026.
Data yang dibahas dalam rapat menunjukkan bahwa penerimaan pajak neto baru mencapai Rp1.459,03 triliun, turun 3,9 persen dibandingkan periode sama tahun lalu di angka Rp1.517,5 triliun.
Capaian ini baru 70,2 persen dari outlook 2025 yang ditetapkan Rp2.077 triliun.
Harris menilai kondisi tersebut mengkhawatirkan karena target penerimaan 2026 justru naik signifikan menjadi Rp2.357,7 triliun atau melonjak 13,5 persen dari target tahun ini.
Baca Juga: Presiden Prabowo beri rehabilitasi pada tiga mantan Direksi ASDP yang terseret kasus korupsi
“Yang saya ngeri, target 2026 menjadi pertanyaan besar,” tegasnya.
Risiko defisit melebar jika tren melemah berlanjut
Harris menjelaskan bahwa jika realisasi penerimaan 2025 tidak mencapai target, kenaikan yang dibutuhkan pada 2026 akan menjadi jauh lebih ekstrem.
Ia mencontohkan apabila realisasi tahun ini hanya menyentuh 85 persen dari outlook, maka kenaikan target 2026 bisa mencapai 28,5 persen.
Artikel Terkait
Mahfud MD puji kebijakan pajak Purbaya: Tak bebani rakyat dan berani berantas korupsi
Menkeu Purbaya tegaskan tak setuju amnesti pajak rutin, dorong reformasi fiskal berkelanjutan
Gugatan UU HPP ke MK: Pajak pesangon dan pensiun dinilai langgar keadilan bagi pekerja tua
Menkeu Purbaya tertibkan pegawai pajak dan bea cukai lewat sidak mendadak dan sistem aduan masyarakat
Menkeu Purbaya akui kejar target pajak Rp2.189 triliun tak mudah, siapkan jurus pajak digital dari marketplace online
Mahfud MD sebut Sri Mulyani terlalu protektif terhadap anak buah di kasus korupsi pajak dan bea cukai
MUI keluarkan fatwa pajak berkeadilan: Sembako, rumah, dan PBB tak layak dipungut berulang