Perkap penempatan polisi aktif di Kementerian disorot, Mahfud MD: Tak punya dasar hukum dan bertentangan UU

Mahfud menilai jika pemerintah dan DPR memang memandang penempatan anggota Polri di kementerian dan lembaga sebagai kebutuhan strategis, maka jalur yang sah adalah perubahan undang-undang, bukan sekadar peraturan internal.

“Kalau memang dianggap perlu, aturannya harus dimasukkan ke dalam undang-undang. Tidak bisa hanya lewat Perkap,” pungkasnya.

Polemik ini kembali membuka perdebatan publik soal batas profesionalisme aparat keamanan, relasi sipil-militer-polisi, serta pentingnya kepastian hukum dalam tata kelola pemerintahan.***