GENMILENIAL.ID — Pengamat politik Ray Rangkuti mempertanyakan langkah Kapolri Listyo Sigit Prabowo yang membentuk tim reformasi Polri secara internal.
Ia menilai langkah tersebut justru terkesan ingin menghalangi Komisi Percepatan Reformasi Polri yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto.
Ray menyebut pembentukan tim internal itu tidak mencerminkan keseriusan melakukan reformasi, apalagi jika melihat waktu pembentukannya yang berada di ujung masa jabatan Kapolri.
Pertanyakan waktu pembentukan tim reformasi internal
Ray menilai aneh karena Kapolri baru membicarakan percepatan reformasi setelah hampir lima tahun menjabat.
Baca Juga: Prabowo sentil orang tua soal murid nakal: Guru tegas bukan berarti salah
“Kalau Pak Kapolri selama 4 tahun bahkan mendekati 5 tahun jadi Kapolri, kok baru sekarang bicara soal percepatan reformasi? Kan nggak masuk akal,” ujarnya.
Ia menambahkan, selama bertahun-tahun menjabat, tidak ada tanda-tanda reformasi berarti yang dilakukan Polri sehingga pembentukan tim internal dianggap tidak diperlukan.
Ragu reformasi bisa dilakukan dari pihak internal
Ray menilai Polri sulit mereformasi dirinya sendiri karena selama ini gagal memperbaiki citra sebagai lembaga yang dipercaya publik.
“Kalau mereka bisa mereformasi, kan nggak begini ujungnya. Mereka tidak sampai di level 2 atau 3 sebagai lembaga yang tidak dipercaya,” katanya.
Baca Juga: Rocky Gerung: Whoosh bukan kebutuhan publik, bandingkan dengan lompatan teknologi era Habibie
Menurutnya, sejak reformasi 1998, Polri diberi banyak kesempatan namun tetap menghadapi masalah klasik, termasuk keluhan masyarakat terkait buruknya pelayanan.
Dugaan upaya selamatkan wajah kepemimpinan Listyo Sigit
Artikel Terkait
Yusril Ihza Mahendra: Nasib Komisi Reformasi Polri tergantung keputusan Presiden
Komisi Reformasi Polri bakal tambah anggota, Jimly ungkap sosok perempuan pilihan Presiden Prabowo
Kapolri masuk Komisi Reformasi Polri bentukan Prabowo, Jimly: Jadi jembatan koordinasi cepat antara pemerintah dan Polri
Dedy Tabrani tegaskan reformasi Polri bukan soal institusi, tapi perbaikan aktivitas dan budaya pelayanan
Komisi Reformasi Polri mulai ‘belanja masalah’, ungkap ancaman intervensi politik dan bisnis
Komite Reformasi Polri tolak peserta audiensi berstatus tersangka, Jimly: Kita harus jaga proses hukum
Komisi Reformasi Polri disorot: Pengamat sebut keterlibatan petinggi Polri picu kesan reformasi setengah hati