Komisi Reformasi Polri disorot: Pengamat sebut keterlibatan petinggi Polri picu kesan reformasi setengah hati

GENMILENIAL.ID — Pembentukan Komisi Percepatan Reformasi Polri kembali menjadi sorotan setelah pengamat politik sekaligus mantan anggota Badan Intelijen Negara (BIN), Sri Radjasa Chandra, mempertanyakan komposisi anggota di dalamnya.

Pasalnya, dari 10 anggota komisi, setidaknya lima di antaranya merupakan mantan atau pejabat tinggi Polri yang masih aktif.

Mereka adalah Jenderal (Purn) Tito Karnavian, Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Jenderal (Purn) Badrodin Haiti, Jenderal (Purn) Idham Azis, dan Jenderal (HOR) (Pur) Ahmad Dofiri.

Baca Juga: Misteri wafatnya Dirut BJB Yusuf Saadudin: Dugaan insiden di lapangan golf hingga RUPSLB yang diundur

“Dari terbentuknya tim reformasi Polri aja kita sudah melihat, seharusnya mereka atau mereka pelaku yang membuat polisi akhirnya harus direformasi,” ujar Sri Radjasa dalam podcast di kanal YouTube Forum Keadilan TV, Rabu 19 November 2025. 

Justru mereka yang menjadi penyebab polisi harus direformasi

Dalam pernyataannya, Sri Radjasa menegaskan bahwa para mantan petinggi Polri di komisi itulah yang memiliki rekam jejak kebijakan internal yang kini justru dituntut publik untuk direformasi.

“Harus diakui, mereka yang membuat reformasi, mereka yang membuat Satgas Merah Putih yang bisa kita analogikan seperti SAVAK, polisi rahasia,” ucapnya.

Baca Juga: Cor jalan 1,32 km di Pangsor dimulai, PUPR Subang gaspol wujudkan program 'Subang Ngabret'

Menurutnya, kebijakan-kebijakan masa lalu tersebut menjadi salah satu alasan kuat mengapa reformasi Polri saat ini begitu mendesak.

Kesan reformasi setengah hati

Sri Radjasa mengatakan publik mempertanyakan mengapa komisi reformasi justru diisi orang-orang yang pernah berada di lingkaran kebijakan lama.

“Memang dari awal kehadiran mereka sebagai tim reformasi itu sudah tanda tanya besar. Bukan hanya kami, tapi publik juga bertanya, ‘Kok seperti ini?’” ujarnya.